Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Instruksi Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan: Audit Stadion hingga Evaluasi Manajemen Pertandingan

Kompas.com - 06/10/2022, 05:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Kabupaten Malang pada Rabu (5/10/2022) untuk menjenguk para korban luka dan lokasi tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang.

Kerusuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupatan Malang, pada 1 Oktober 2022 lalu setelah Arema FC dikalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 2-3 di kandang sendiri dalam pertandingan Liga 1.

Saat itu sejumlah pendukung Arema FC, Aremania, turun ke lapangan untuk menemui para pemain klub kesayangan mereka.

Baca juga: Kedua Putrinya Tewas dalam Tragedi Kanjuruhan, Ayah Korban: Janji Presiden Saya Tunggu

Akan tetapi, situasi berubah menjadi tegang dan ricuh sehingga memicu petugas keamanan yang terdiri dari polisi dan TNI bertindak.

Dengan alasan untuk mengendalikan situasi, aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke arah penonton. Bahkan mereka juga mengarahkan tembakan gas air mata ke tribun yang padat penonton.

Alhasil, para penonton kocar-kacir dan panik untuk menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan menghindari gas air mata itu, 131 orang meninggal akibat terhimpit dan terinjak-injak saat berebut menuju pintu keluar yang ternyata terkunci.

Baca juga: Jokowi Telepon Presiden FIFA soal Tragedi Kanjuruhan, Ini Isinya

Bahkan terdapat 2 polisi yang meninggal akibat kehabisan napas saat ikut terjebak dalam kerumunan massa yang berdesakan.

Untuk mengusut peristiwa tersebut, pemerintah telah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Selain itu, Polri juga mencopot Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat akibat kejadian itu.

Baca juga: Jokowi Datangi Stadion Kanjuruhan, Sejumlah Orang Bentangkan Spanduk Usut Tuntas

Dalam kunjungan ke Kabupaten Malang, Presiden juga menyampaikan sejumlah instruksi terkait Tragedi Kanjuruhan.

Berikut ini rangkuman instruksi Jokowi terkait Tragedi Kanjuruhan.

1. Minta Menteri PUPR audit seluruh stadion

Dalam kunjungan itu, Presiden memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk mengaudit seluruh stadion yang digunakan untuk kompetisi sepak bola di Indonesia.

Jokowi mengatakan, audit itu diperlukan supaya tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada 1 Oktober 2022, tidak terulang lagi di masa depan.

"Saya juga akan perintahkan Menteri PU untuk mengaudit total seluruh stadion yang dipakai utk liga. Baik Liga 1, Liga 2, maupun Liga 3, semuanya," kata Jokowi usai menjenguk korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Rabu (5/10/2022), dikutip dari tayangan Kompas TV.

Baca juga: Kunjungi Kanjuruhan, Jokowi Sorot Tangga Tajam dan Pintu Terkunci

Jokowi menyebutkan, ada beberapa hal yang mesti diaudit dari stadion-stadion di Indonesia. Salah satunya soal sesuai atau tidaknya gerbang stadion dengan standar yang berlaku.

Mantan Wali Kota Solo itu menyebutkan, beberapa hal yang harus diaudit antara lain soal pintu gerbang stadion, posisi duduk, serta pagar demi menjamin keselamatan penonton.

Ia berharap, stadion-stadion di Indonesia bisa mencontoh Stadion Utama Gelora Bung Karno yang sistem sirkulasinya dapat membuat puluhan ribu orang keluar stadion dalam waktu singat.

"Di GBK dengan penonton 80.000 orang, (pintu) dibuka, 15 menit semuanya sudah bisa keluar. Saya kira standar-standar itu yang harus kita miliki," kata Jokowi.

Baca juga: Detik-detik Menegangkan Suporter Temukan Bripka Andik, Polisi yang Tewas Saat Tragedi Kanjuruhan

2. Minta manajemen pelaksanaan pertandingan dievaluasi

Jokowi juga menekankan perlunya mengevaluasi manajemen pelaksanaan pertandingan berkaca dari tragedi Kanjuruhan.

"Dari peristiwa ini, kita harus perbaiki semuanya, manajamen pertandingan, manajemen lapangan, manajemen pengelolaan stadion, semuanya harus kita audit total," kata Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Kunjungi Korban Tragedi Kanjuruhan, Pastikan Mereka Dapat Pelayanan Terbaik

3. Penyelidikan harus transparan

Presiden Jokowi menegaskan supaya tidak ada yang ditutup-tutupi dalam penyelidikan tragedi Kanjuruhan.

Jokowi menegaskan, pihak-pihak yang bersalah dalam kasus ini mesti dijatuhi sanksi, termasuk sanksi pidana jika memenuhi syarat.

"Kenapa dibentuk tim pencari fakta independen karena ingin kita usut tuntas, tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang salah juga diberikan sanksi, kalau masuk pidana juga sama," kata Jokowi usai menjenguk korban tragedi Kanjuruhan.

Baca juga: Rangkaian Doa dari Bonek untuk Aremania Korban Tragedi Kanjuruhan

4. Investigasi harus secepatnya

Jokowi pun meminta investigasi yang dilakukan tim tersebut rampung dalam waktu secepat-cepatnya karena menurut dia semua bukti sudah terlihat.

"Beliau (Menko Polhukam Mahfud MD) minta satu bulan, tapi saya minta secepat-cepatnya, karena ini barangnya kelihatan semua kok, secepat-cepatnya," ujar Jokowi.

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Dani Prabowo, Novianti Setuningsih)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com