Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Johannes Sutanto (Gendhotwukir)
Swasta

Penikmat sastra dari Rumah Baca Komunitas Merapi (RBKM). Penulis pernah mengenyam pendidikan di Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Augustin, Jerman dan saat ini tercatat sebagai mahasiswa pascasarjana Universitas Paramadina Jakarta.

Branding Lipstik Elite Politik

Kompas.com - 05/10/2022, 07:12 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

ATMOSFER tahun politik telah menghangat dan datang lebih awal, kendati pemilu baru akan dihelat pada pertengahan Februari 2024.

Sejumlah elite politik yang digadang-gadang maju dalam kontestasi atau secara pribadi memang bernafsu ikut merengkuh kekuasaan mulai sibuk memoles diri.

Fenomena dan geliat para tokoh politik yang sibuk bergerilya membangun citra dan memoles wujud diri biar nampak seolah-olah merakyat, entah untuk tujuan jangka pendek mendongkrak dukungan sebagaimana bisa terukur oleh lembaga-lembaga survei atau tujuan jangka panjang membangun kepercayaan publik dan menggenjot elektabilitas, mulai terasa denyutnya.

Mesin politik mulai dari framing pemberitaan hingga fenomena buzzer mulai menggeliat. Barisan pasukan mulai dibentuk dan akan terus mengonsolidasikan berbagai kekuatan dan kepentingan untuk satu tujuan personal branding.

Elite politik ini mulai menghadiri kegiatan-kegiatan kerakyatan untuk mendukung pencitraannya. Sementara mesin politik buzzer bekerja dalam senyap di ranah media sosial untuk mempromosikan jagoannya baik secara halus, penuh intrik maupun terang-terangan dengan kampanye frontalnya.

Branding memang tidak jauh dari terminologi kekuasaan. Farco Siswiyanto Raharjo dalam buku "The Master Book of Personal Branding" menguak misteri branding yang sejatinya tak jauh dari strategi untuk mengambil kendali penilaian orang lain atas diri individu.

Branding sebagai strategi membentuk dan membangun citra diri (seseorang) menggiring orang lain atau masyarakat untuk hanya menilai prestasi dan pencapaian yang diraihnya.

Karena itu, branding kerap juga dipahami sebagai strategi untuk menguasai pihak lain dengan menampilkan dan menonjolkan keunikan dan ciri khas diri.

Nah, dalam upaya untuk merebut kekuasaan, branding sebuah keniscayaan. Mesin politik tak dipungkiri memang perlu digerakkan. Masyarakat perlu tahu nilai lebih seseorang dibanding yang lainnya.

Kendati branding itu wajib dilakukan, namun sejatinya tidak boleh dikemas dalam kebohongan. Branding tidak boleh mengarusutamakan kebohongan. Branding tidak boleh memproduksi kebohongan.

Sekali berbohong, maka seseorang akan terjebak pada kebohongan berikutnya. Mata rantai kebohongan diproduksi untuk menutupi kebohongan pertama. Satu kebohongan akan memproduksi kebohongan-kebohongan berikutnya.

Buya Hamka dalam bukunya "Bohong di Dunia" dengan apik dalam elaborasi filosofisnya menguak kebohongan. Ia menandaskan bahwa secara alami manusia memiliki sifat fitrah untuk condong kepada kebenaran. Seseorang berjalan menuju ke kebenaran.

Sifat fitrah inilah yang mendorong manusia menunjukkan perilaku berbeda ketika berbohong seperti berkeringat, gelisah hingga perubahan arah pandang.

Tak hanya tanda-tanda fisik yang dalam bahasa komunikasi tubuh bisa dipahami sebagai kebohongan, tetapi berbagai perilaku yang menarasikan kebohongan sejatinya juga tidak mudah dikenali karena hegemoni politiknya begitu kuat.

Filsuf politik dari Florens, Niccolo Machiavelli (1469-1527) menyebut kebohongan, manipulasi data dan kemunafikan sebagai instrumen legitim dalam pertarungan politik karena kontrak dan janji dapat saja dilanggar tanpa harus takut pada sanksi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com