Istana: Perlu Penegakan Sanksi untuk Pihak yang Menyampaikan Laporan Asal-asalan

Kompas.com - 05/10/2022, 06:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, aparat penegak hukum dan hakim-hakim diharapkan semakin hari semakin cerdas dalam menyikapi aduan atau gugatan masyarakat.

Menurutnya, aparat harus bisa memilah mana aduan atau gugatan bersubtansi, dan mana yang tidak.

"Harus bisa menyusun skala prioritas dengan benar. Perlu ditegakkan sanksi bagi pihak-pihak yang menyampaikan laporan atau gugatan asal-asalan yang tidak berdasar," ujar Dini dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (4/10/2022).

Baca juga: Istana: Jangan Dibiasakan Nge-prank Aparat Penegak Hukum

Selain itu, Dini juga meminta masyarakat lebih cerdas dalam menyikapi pelaporan atas tindakan yang melanggar hukum.

Dini menegaskan, masyarakat sebaiknya tidak membiasakan membuat laporan hukum sebagai tindakan lelucon atau prank.

"Jangan dibiasakan 'nge-prank' aparat penegak hukum dan pengadilan dengan gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar," tuturnya.

"Sumber daya di ranah aparat penegak hukum dan pengadilan digunakan dengan sebagaimana mestinya. Jangan dihabiskan hanya untuk menangani hal remeh-temeh yang tujuannya sekedar mencari sensasi atau menimbulkan provokasi," tegas Dini.

Meskipun Dini tidak menjelaskan secara tegas konteks pernyataannya, tetapi baru-baru ini publik Indonesia dibuat prihatin dengan konten prank yang dibuat YouTuber Baim Wong dan Paula Verhoeven.

Konten prank itu sempat tayang di kanal YouTube Baim Paula hingga Minggu (2/10/2022) siang. Kini video tersebut telah dihapus. Baim dan Paula pun sudah meminta maaf atas peristiwa tersebut.

Baca juga: Video Prank KDRT Baim Wong dan Paula Disita

Dalam video vlog tersebut, Paula melapor ke polisi, berpura-pura membuat laporan kasus KDRT.

Sementara, Baim duduk di dalam mobil dan memantau aktivitas istrinya melalui kamera tersembunyi di dalam tas jinjing.

Setelah polisi percaya bahwa Paula bakal membuat laporan soal KDRT, tiba-tiba Baim menghampiri istrinya tersebut.

Kemudian, Paula dan Baim mengaku hanya nge-prank polisi terkait laporan KDRT tersebut.

Saat ini polisi telah menyita video prank laporan KDRT yang dibuat Baim Wong dan Paula Verhoeven untuk konten YouTube-nya.

Baca juga: Prank KDRT Baim Wong dan Paula Verhoeven yang Berujung Laporan Polisi

Hal itu diungkap Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi pada Selasa.

“Sudah kita (sita). Kemarin kan di-take down sama dia tapi kan banyak yang sudah copy orang,” ujar Nurma saat dihubungi.

Nurma mengatakan, video tersebut disimpan penyidik sebagai barang bukti. Mengingat dugaan kasus laporan palsu yang melibatkan Baim dan Paula itu kini tengah diusut pihak kepolisian.

“Iya (videonya untuk barang bukti),” kata Nurma.

Nurma mengatakan, dalam waktu dekat ini Baim Wong dan Paula Verhoeven bakal dipanggil ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Meski demikian, kini polisi masih menyelidiki dugaan laporan palsu yang melibatkan Baim dan Paula tersebut.

“Masih penyelidikan, laporan sudah kami terima, entar dijadwalkan (untuk pemanggilan Baim),” tutur Nurma.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dasco Jelaskan soal Adu Mulut Saat Pengesahan RKUHP: Bukan Beri Catatan, Malah Minta Cabut Pasal

Dasco Jelaskan soal Adu Mulut Saat Pengesahan RKUHP: Bukan Beri Catatan, Malah Minta Cabut Pasal

Nasional
Soal Kasus Brigadir J, Kapolri ke Hendra Kurniawan: Ditangani secara Profesional dan Prosedural

Soal Kasus Brigadir J, Kapolri ke Hendra Kurniawan: Ditangani secara Profesional dan Prosedural

Nasional
1 Anggota Fraksi PKS 'Walkout' Saat Pengesahan RKUHP di DPR, Sempat Diteriaki Bikin Kacau

1 Anggota Fraksi PKS "Walkout" Saat Pengesahan RKUHP di DPR, Sempat Diteriaki Bikin Kacau

Nasional
Ismail Bolong Disebut Datangi Bareskrim Polri untuk Diperiksa dalam Kasus Tambang Ilegal

Ismail Bolong Disebut Datangi Bareskrim Polri untuk Diperiksa dalam Kasus Tambang Ilegal

Nasional
Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Nasional
Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Nasional
Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Nasional
Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Nasional
Menkumham Soal Adu Mulut Iskan PKS-Dasco soal RKUHP: Memaksakan Kehendak Tidak Sah

Menkumham Soal Adu Mulut Iskan PKS-Dasco soal RKUHP: Memaksakan Kehendak Tidak Sah

Nasional
Benny Ali Sebut Putri Candrawathi Mengaku Dilecehkan Brigadir J Sambil Menangis

Benny Ali Sebut Putri Candrawathi Mengaku Dilecehkan Brigadir J Sambil Menangis

Nasional
Pengesahan RKUHP Dinilai Buru-buru, Menkumham: 59 Tahun Itu Terburu-buru?

Pengesahan RKUHP Dinilai Buru-buru, Menkumham: 59 Tahun Itu Terburu-buru?

Nasional
RKUHP Sudah Dibahas sejak Zaman Soeharto, Menkumham: 'It's Long of The Journey...'

RKUHP Sudah Dibahas sejak Zaman Soeharto, Menkumham: "It's Long of The Journey..."

Nasional
Menko PMK Minta Industri Tekstil dan Garmen Tak PHK Karyawan

Menko PMK Minta Industri Tekstil dan Garmen Tak PHK Karyawan

Nasional
Perppu Pemilu Belum Terbit, 4 Provinsi Baru di Papua Belum Bisa Ikut Pencalonan DPD

Perppu Pemilu Belum Terbit, 4 Provinsi Baru di Papua Belum Bisa Ikut Pencalonan DPD

Nasional
RKUHP Disahkan, Yasonna: Sudah Diperjuangkan sejak 1963

RKUHP Disahkan, Yasonna: Sudah Diperjuangkan sejak 1963

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.