Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/09/2022, 15:50 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman meminta Partai Demokrat mengumpulkan alat bukti jika meragukan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia mengatakan partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono itu bisa mengadu ke Dewan Pengawas (Dewas) jika menemukan fakta bahwa KPK tak menangani perkara dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe secara profesional.

“Soal apakah KPK independen atau tidak dalam kasus Lukas Enembe silahkan Demokrat kumpulkan alat bukti,” tutur Zaenur pada Kompas.com, Jumat (30/9/2022).

Baca juga: Di Kediaman Pribadi, Gubernur Papua Lukas Enembe Jelaskan soal Kondisi Kesehatannya

“Kemudian laporkan kepada Dewas jika menemukan pelanggaran etik oleh insan KPK,” jelasnya.

Dalam pandangan Zaenur upaya saling jegal dalam dunia politik merupakan hal yang lumrah. Apalagi sebagai seorang politisi, Enembe pasti punya banyak rival.

“Saling jegal dalam dunia politik itu sudah menjadi kodrat, karena politik tidak terlepas dari perebutan kekuasaan,” ucapnya.

Terlepas dari ada atau tidaknya upaya penjegalan, lanjut Zaenur, wajib bagi aparat penegak hukum memproses pidana pelaku tindak pidana korupsi jika menemukan alat bukti yang cukup.

Baca juga: Polri Siapkan 1.800 Personel untuk Bantu KPK di Kasus Lukas Enembe

Ia menegaskan, aparat penegak hukum tak boleh memikirkan dampak politik dalam melaksanakan tugasnya.

Maka penting bagi partai politik (parpol) menjaga kadernya masing-masing agar tak terjerat perkara korupsi.

“Satu-satunya cara agar kader partai tidak dikerjai oleh rival politiknya adalah dengan tidak melakukan korupsi,” sebutnya.

Terakhir, Zaenur percaya bahwa KPK tak mungkin bertindak serampangan dengan menetapkan Enembe sebagai tersangka.

“Saya percaya KPK punya alat bukti untuk menjerat tersangka. Oleh karena itu sekali lagi, kader partai jangan korupsi,” imbuhnya.

Baca juga: Komnas HAM Bantah ke Papua Diongkosi Lukas Enembe

Diketahui Ketua Umum Partai Demokrat AHY meminta agar proses penanganan perkara dugaan korupsi Enembe bebas dari urusan politik.

Sebab selama lima tahun terakhir, Enembe mendapat dua kali amcaman dari pihak yang berada di lingkar kekuasaan.

Ancaman itu diberikan karena Enembe tak mau mengakomodir permintaan pihak tersebut yang mendorong figur tertentu diberi jabatan sebagai Wakil Gubernur Papua.

Halaman:


Terkini Lainnya

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com