Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Sebaliknya, jika melakukan kesalahan mereka harus mendapatkan hukuman yang lebih serius dibandingkan orang lain.

Hal ini mesti ditunjang dengan penegakan etik dan norma yang ketat seperti jika mereka menemui pihak yang berperkara maka akan diberhentikan.

Baca juga: Ganjar Puji Keberanian Yosep Parera, Tersangka Suap Hakim Agung, Akui Perbuatannya

“Dan kesejahteraan itu tidak boleh hanya bicara soal hakim agung saja, harus hakim pengadilan tinggi, hakim pengadilan negeri dan pegawai di lingkungan MA,” tutur Feri.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku segera merumuskan langkah-langkah guna mewujudkan permintaan Presiden Joko Widodo melakukan reformasi di sektor hukum.

Hal ini terjadi setelah Hakim AGung Sudrajad Dimyati menjadi tersangka suap pengurusan perkara di MA.

“Saya akan segera berkoordinasi untuk merumuskan formula reformasi yang memungkinkan secara konstitusi dan tata hukum kita itu. Presiden sangat serius tentang ini,” kata Mahfud, dikutip dari akun Instagram-nya, @mohmahfudmd, Selasa (27/9/2022).