Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Presiden Serahkan BSU bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Baubau dan Buton

Kompas.com - 28/09/2022, 11:10 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Direktur Utama Badan penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Anggoro Eko Cahyo menyerahkan bantuan subsidi upah (BSU) kepada pekerja di Kota Baubau dan Kabupaten Buton, Selasa (27/9/2022).

Seluruh penerima BSU di wilayah tersebut berasal dari berbagai sektor, di antaranya pertambangan, perdagangan, telekomunikasi, transportasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, jasa keuangan, dan non-aparatur sipil negara (ASN).

BSU merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mempertahankan daya beli pekerja guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang masih dalam pemulihan pascapandemi Covid-19.

"Ini tadi yang pertama kita menyaksikan pemberian BSU kepada para pekerja di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara,” ungkap Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa.

Baca juga: Tinjau Penyaluran BSU dan BLT, Jokowi: Jangan Belikan yang Lain

Jokowi menerangkan, sampai saat ini BSU yang sudah disalurkan berjumlah 7.077.000 atau 48,3 persen dari target.

“Ini terus berjalan dengan kecepatan yang saya lihat sangat baik," terang Jokowi.

Dalam dialog bersama penerima BSU, Jokowi juga berpesan agar dana bantuan tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, seperti membeli handphone.

Anggoro menambahkan, jumlah peserta BP Jamsostek yang telah menerima BSU di Kota Baubau sebanyak 1.919 pekerja. Kemudian, di Kabupaten Buton sebanyak 655 pekerja.

Pada penyaluran BSU 2022, BP Jamsostek kembali dipercaya pemerintah menjadi mitra penyedia data calon penerima  bantuan tersebut.

Anggoro mengatakan, hingga saat ini, BP Jamsostek telah menyerahkan 9,5 juta data calon penerima BSU kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Baca juga: 7 Juta Pekerja Terima BSU, Jokowi Klaim Kecepatan Penyalurannya Sangat Baik

Jumlah tersebut akan bertambah seiring proses verifikasi dan validasi yang masih terus berjalan. Lebih jauh, pihaknya menjelaskan, penyerahan data dilakukan secara bertahap karena mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keakuratan data.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah kembali memberikan kepercayaan bagi BP Jamsostek untuk menjadi mitra penyedia data program BSU,”  ucapnya.

Anggoro menegaskan, pihaknya berkomitmen mendukung keberhasilan dan kelancaran program BSU.

“Dengan begitu, nantinya BSU dapat tersalurkan ke seluruh pekerja Indonesia yang ditargetkan mencapai 14,5 juta orang,” terangnya.

Selain digunakan untuk membantu para pekerja, BSU juga menjadi bentuk apresiasi pemerintah kepada perusahaan atau pemberi kerja yang telah mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BP Jamsostek.

Baca juga: BSU Tahap 3: Besaran, Syarat, Cara Cek Status Penyaluran, dan Solusi jika Belum Cair

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com