Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Turunkan Syarat Tinggi Badan Calon Taruna, DPR Singgung soal Prestasi Asmujiono

Kompas.com - 28/09/2022, 10:57 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid setuju dengan keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang menurunkan syarat tinggi badan dan usia calon taruna TNI.

Meutya Hafid lantas menyinggung prajurit Korps Pasukan Khusus (Kopassus) bernama Asmujiono.

Asmujiono merupakan salah satu personel terbaik di Kopassus. Ia menjadi orang Indonesia pertama yang mencapai tempat tertinggi dunia, yakni puncak Everest.

Namun, siapa sangka Asmujiono ternyata pernah terhambat saat mau masuk sebagai prajurit Kopassus.

Baca juga: Syarat Calon Taruna TNI Diubah: Tinggi Badan 160, Usia Minimal 17 Tahun

Pasalnya, tinggi Asmujiono yang hanya 165 cm sehingga tidak cukup bagi Kopassus yang memiliki syarat tinggi badan 168 cm.

Pada akhirnya, Asmujiono berhasil masuk karena mendapat dorongan dari sejumlah perwira TNI.

Asmujiono merupakan anak buah Prabowo Subianto di Kopassus dulu.

"Asmujiono misalnya, prajurit yang sempat terhambat tinggi badan ketika masuk Kopassus. Ternyata kuat sekali dan menjadi prajurit pertama yang sampai puncak Everest," ujar Meutya saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Rabu (28/9/2022).

Meutya Hafid menjelaskan, persyaratan itu harus selalu berdasar pada kebutuhan.

Dalam hal ini adalah syarat masuk TNI, di mana harus sesuai dengan kebutuhan alat pertahanan negara.

Baca juga: Panglima TNI Soal Ubah Syarat Calon Taruna: Mengakomodasi Kondisi Remaja Indonesia

Dari sisi sumber daya manusia, Meutya Hafid menilai TNI memang perlu mengikuti konteks tantangan global saat ini.

"Misal, perang tidak lagi hanya perang fisik, tapi meliputi perang nubika; ancaman nuklir, virus, senjata kimia dan lain-lain, yang mungkin keahliannya tidak melulu bertumpu pada kekuatan fisik," ujarnya.

"Jangan sampai mempertahankan syarat tinggi malah jadi justru membatasi penerimaan masuk orang-orang yang 'gifted' di bidang-bidang lainnya," kata Meutya lagi.

Meutya Haifd menyebut bahwa tinggi badan belum tentu berkorelasi langsung terhadap kekuatan.

Sementara untuk usia, Meutya merasa pertumbuhan anak zaman sekarang lebih cepat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com