Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/09/2022, 15:03 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah mengidentifikasi potensi gangguan dan potensi ancaman yang mungkin terjadi di perhelatan konferensi tingkat tinggi (KTT) G20.

Asisten Operasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi mengatakan, pengamanan akan dilakukan mulai dari sejak kedatangan delegasi sampai pada saat kegiatan diselenggarakan KTT G20.

"Kita juga mengantisipasi gangguan bencana alam dan serangan yang terlihat, seperti terorisme. Begitupun juga ancaman yang tidak nampak seperti serangan siber, satgas untuk menangani hal tersebut sudah kita bentuk dan siap untuk menanganinya," kata Agung dalam keterangan tertulis, Selasa (27/9/2022).

Sebelumnya, Agung mengatakan, pengamanan KTT G20 akan dilakukan dengan operasi terpusat yang melibatkan ribuan personel.

Baca juga: Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Personel itu berasal dari tingkat Mabes Polri sampai dengan jajaran di wilayah Polda Bali, Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Polda Jawa Timur.

"Dengan jumlah personel yang diploting sebanyak 5.746 personel dan cadangan anggota yang siap beroperasi sekitar 1.600," katanya.

Menurut Agung, pengamanan KTT G20 di wilayah Bali akan diprioritaskan dalam lima kawasan, yakni Seminyak, Sanur, Jimbaran, Nusa Dua Utara, dan Nusa Dua Selatan.

Di dalam melakukan pengamanan, Polri juga akan bersinergi dengan Paspampres, TNI, BNPB, serta stakeholder lainnya yang berhubungan dengan pengamanan.

Baca juga: TNI AL Kerahkan 12 Kapal Perang Amankan KTT G20 di Bali

Polri juga menyiapkan Posko di ITDC atau command center untuk koordinasi semua stakeholder terkait.

"Menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan secdoor, X-Ray, Ransus, Kapal, Helikopter, dan kendaraan pengawalan, terkait dengan kendaraan pengawalan kendaraan listrik," tutur dia.

Forum G20 adalah forum kerja sama 20 negara ekonomi utama dunia.

Forum internasional yang akan digelar pada 15-16 November 2022 ini berfokus pada kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan, termasuk di negara-negara miskin dan kecil.

Baca juga: Putin Pastikan Rusia Akan Ambil Bagian dalam KTT G20 di Bali!

Diberitakan sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, semua kepala negara yang diundang ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November mendatang akan hadir di forum tersebut.

"Kemarin saya rapat di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), ya kemungkinan hadir semua, G20-nya. Kepala negaranya semua negara, hampir semua kita (siapkan kehadirannya)," ujar Heru di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (24/9/2022).

Anggota-anggota G20 terdiri atas 19 negara dan 1 kawasan, yaitu Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok atau China, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Namun, terlepas dari 20 negara itu, Indonesia juga mengundang negara lain dalam forum G20 dalam presidensinya.

Baca juga: Istana Sebut Semua Negara yang Diundang Akan Hadiri KTT G20, Termasuk Rusia

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Soroti Proses Hukum Eks Dirut PT LIB yang Mandek

Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Soroti Proses Hukum Eks Dirut PT LIB yang Mandek

Nasional
Sering Ditanya Dukungan Politik, Rais Aam PBNU: Tunggu Komando, Jangan Buka Lapak Sendiri

Sering Ditanya Dukungan Politik, Rais Aam PBNU: Tunggu Komando, Jangan Buka Lapak Sendiri

Nasional
KSP: Pembentukan Angkatan Siber TNI, Mau Tak Mau Harus Bicara Politik Anggaran Juga

KSP: Pembentukan Angkatan Siber TNI, Mau Tak Mau Harus Bicara Politik Anggaran Juga

Nasional
Selebgram Angela Lee Diperiksa Polri Terkait TPPU Sindikat Narkoba Fredy Pratama

Selebgram Angela Lee Diperiksa Polri Terkait TPPU Sindikat Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Kasus BTS 4G, Kejagung Siapkan Upaya Paksa untuk Panggil Staf Anggota Komisi I dan Perwakilan BPK

Kasus BTS 4G, Kejagung Siapkan Upaya Paksa untuk Panggil Staf Anggota Komisi I dan Perwakilan BPK

Nasional
Perbaikan 41 Kapal Perang TNI AL, KSAL: Tak Ada Target Selesai, Sesuaikan Kemampuan Galangan Kapal

Perbaikan 41 Kapal Perang TNI AL, KSAL: Tak Ada Target Selesai, Sesuaikan Kemampuan Galangan Kapal

Nasional
Saksi Sebut Istri Rafael Alun Hanya ke Kantor Saat Ada Acara

Saksi Sebut Istri Rafael Alun Hanya ke Kantor Saat Ada Acara

Nasional
KPK Duga Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Kementan Disobek dan Dihancurkan

KPK Duga Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Kementan Disobek dan Dihancurkan

Nasional
Dugaan Korupsi di Kementan Bertambah, Ada Gratifikasi dan TPPU

Dugaan Korupsi di Kementan Bertambah, Ada Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Ganjar Bantah ke Surabaya untuk Temui Khofifah

Ganjar Bantah ke Surabaya untuk Temui Khofifah

Nasional
SBY Bertemu Jokowi, Demokrat Tak Berandai-andai Masuk Kabinet

SBY Bertemu Jokowi, Demokrat Tak Berandai-andai Masuk Kabinet

Nasional
4 Hakim 'Dissenting' soal MK Putuskan UU Ciptaker Konstitusional

4 Hakim "Dissenting" soal MK Putuskan UU Ciptaker Konstitusional

Nasional
MK Sebut UU Ciptaker 2023 Tak Perlu Partisipasi Publik Berarti karena dari Perppu

MK Sebut UU Ciptaker 2023 Tak Perlu Partisipasi Publik Berarti karena dari Perppu

Nasional
MK Anggap Perppu Ciptaker Jokowi Penuhi Syarat Kegentingan yang Memaksa

MK Anggap Perppu Ciptaker Jokowi Penuhi Syarat Kegentingan yang Memaksa

Nasional
Menteri Bahlil Tegaskan Tak Anak Emaskan Investor China di Proyek Pulau Rempang

Menteri Bahlil Tegaskan Tak Anak Emaskan Investor China di Proyek Pulau Rempang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com