Kompas.com - 26/09/2022, 22:58 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengungkap laporan keuangan yang diduga berasal dari konsorsium judi yang selama ini dikenal dengan "Konsorsium 303".

Laporan keuangan itu diungkap dalam bentuk lis bantuan untuk keperluan oknum kepolisian di Mabes Polri.

"Di sini ada beberapa yang menurut saya luar biasa nih, cerutu cokelat, cokelat maksudnya polisi mungkin ya?" tanya Aiman membacakan lis laporan keuangan yang berasal dari IPW dalam program Aiman di Kompas TV, Senin (26/9/2022).

Baca juga: Undang IPW ke DPR, MKD: Klarifikasi sebagai Saksi Terkait Private Jet Brigjen Hendra Kurniawan

"Iya," kata Sugeng membenarkan maksud dari kode "cokelat" yang dimaksud dalam lis tersebut.

"Cerutu cokelat Rp 21 juta saudara, kemudian ada minuman 'cokelat', ya, maksudnya adalah minuman polisi Rp 37 juta lebih," lanjut Aiman baca list tersebut.

"Luar biasa untuk minuman dan cerutu itu Rp 50 juta," ucap Aiman.

Tidak hanya itu, Aiman juga membacakan lis tiket penerbangan pesawat untuk oknum polisi maupun kesatuan yang ada di Mabes Polri.

"Tiket ini disebutkan namanya anggota polisi ya, Rp 95 juta, enggak tahu tiket ke mana ini Rp 95 juta," kata Aiman.

"Bantuan waka (wakil kepala), bantuan wakil kepala ke Europe Rp 560 juta, bantuan ke USA (Amerika Serikat) Rp 210 juta, ini terkait dengan operasional sepertinya," lanjut Aiman.

Sugeng pun menjelaskan, bantuan uang yang diduga berasal dari "Konsorsium 303" ini yang jumlahnya puluhan hingga ratusan itu, dibagikan kepada sejumlah tim di Mabes Polri.

Baca juga: Desakan Bongkar Judi Online dan Konsorsium 303 demi Bersihkan Internal

Aiman pun melanjutkan membaca lis bantuan itu yang juga nilainya mencapai ratusan juta rupiah kepada sejumlah pejabat tinggi di Polri.

"Kemudian wadir (wakil direktur), waka (wakil kepala), ini enggak tahu nih untuk apa tapi Rp 492 juta ya, kemudian ada juga yang Rp 248 juta," ujar Aiman.

"Jadi, satu bulan Oktober itu Rp 21 miliar lebih, bulan November Rp 24 miliar. Jadi rata-rata dana konsorsium ini yang diberikan kepada oknum kepolisian itu Rp 20 miliar lebih 1 bulan," ucapnya.

"Iya, dibagi untuk banyak kegiatan," kata Sugeng membenarkan kembali.

Baca juga: Pakar soal Kerajaan Sambo dan Konsorsium 303: Kalau Kita Cium, Baunya Ada

Aiman pun mempertanyakan kebenaran lis dugaan aliran uang dari "Konsorsium 303" yang dimiliki oleh IPW ini.

"Dari mana anda bisa mendapatkan ini dan anda mengatakan ini? Apakah data valid?" tanya Aiman.

"Data valid atau tidak, kebenarannya itu kan harus didalami oleh polri. Bagaimana cara mendalami oleh polri? Ada waktu yang disebut, ada satuan kerja ataupun pribadi," jelas Sugeng.

"Ke Amerika ya (contohnya), bulan apa itu? Atau, kesatuan apa disebut ya kalau mereka (polisi) serius (mengusut Konsorsium 303) mereka pasti punya catatan adanya tim yang keluar negeri," terangnya.

Kapolri akan usut tuntas

Sebelumnya diberitakan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, telah memerintahkan jajarannya untuk mengusut soal grafik “Konsorsium 303”.

Diketahui, grafik “Konsorsium 303” ini sempat beredar di media sosial tak lama setelah kasus kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat diusut Polri.

“Saya sudah minta usut sampai ke atas, begitu didapatkan nama, red notice atau cekal. Kemudian, dari situ kita ungkap apakah ada anggota yang terlibat atau tidak,” kata Listyo Sigit dalam program Satu Meja Kompas TV, Rabu (7/9/2022) malam.

“Tapi paling tidak, saya tidak ragu-ragu, itu sudah saya minta untuk betul-betul bisa diungkap,” ujarnya.

Baca juga: Ada Kaisar Sambo di Konsorsium 303?

Namun demikian, Listyo Sigit menegaskan, pihaknya akan bekerja sesuai fakta berdasarkan scientific crime investigation dalam proses pengungkapan "Konsorsium 303" ini.

“Tapi terkait adanya Konsorsium atau tidak kan kita bicara scientific crime, ya tentunya saya berjalan dari pembuktian ya,” kata Listyo Sigit.

Dalam grafik tersebut diketahui tertulis ada sosok-sosok yang diduga terlibat dalam kasus judi online beserta perannya.

Ada juga sejumlah nama petinggi Polri dalam diagram itu, termasuk Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo yang merupakan tersangka kasus pembunuhan Brigadir J.

Dalam grafik “Konsorsium 303” itu juga menyebut bahwa Ferdy Sambo sebagai kaisar.

Tak berhenti sampai di situ, Ferdy Sambo disebut mem-backup sejumlah bisnis ilegal, seperti 303 (judi), prostitusi, solar subsidi, sparepart palsu, penyelundupan elektronik, minuman keras, tambang ilegal, hingga solar palsu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar 9 Pati TNI AL yang Berpeluang Jadi KSAL Gantikan Yudo Margono

Daftar 9 Pati TNI AL yang Berpeluang Jadi KSAL Gantikan Yudo Margono

Nasional
Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Nasional
Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Nasional
Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Nasional
Saat Ganjar Kaget Ditanya Emak-emak soal Jadi Presiden 2024, Gelengkan Kepala Beberapa Kali

Saat Ganjar Kaget Ditanya Emak-emak soal Jadi Presiden 2024, Gelengkan Kepala Beberapa Kali

Nasional
Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Nasional
Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun Temurun Panglima TNI

Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun Temurun Panglima TNI

Nasional
Kode Jokowi Buat Tokoh Tertentu Dinilai Sekadar Basa-basi Politik

Kode Jokowi Buat Tokoh Tertentu Dinilai Sekadar Basa-basi Politik

Nasional
Dukungan Politik Jokowi Legal Asal Tak Kerahkan Fasilitas Negara

Dukungan Politik Jokowi Legal Asal Tak Kerahkan Fasilitas Negara

Nasional
Ganjar: Waktu Masuk Partai, Saya Ditanya 'Ah Geblek Amat, Kok PDI-P?'

Ganjar: Waktu Masuk Partai, Saya Ditanya "Ah Geblek Amat, Kok PDI-P?"

Nasional
[POPULER NASIONAL] Restu Jenderal Andika untuk Laksamana Yudo Margono | Ferdy Sambo Disebut Sampaikan Brigadir J Harus Dihabisi

[POPULER NASIONAL] Restu Jenderal Andika untuk Laksamana Yudo Margono | Ferdy Sambo Disebut Sampaikan Brigadir J Harus Dihabisi

Nasional
KIB Bakal Gelar 1-2 Pertemuan Lagi buat Kerucutkan Nama Capres

KIB Bakal Gelar 1-2 Pertemuan Lagi buat Kerucutkan Nama Capres

Nasional
Ganjar Akui Bangun Citra Lewat Medsos, sampai Disebut Artis Tiktok

Ganjar Akui Bangun Citra Lewat Medsos, sampai Disebut Artis Tiktok

Nasional
Elektabilitasnya Diprediksi di Bawah Ambang Batas Parlemen, PPP: Cambuk bagi Kami

Elektabilitasnya Diprediksi di Bawah Ambang Batas Parlemen, PPP: Cambuk bagi Kami

Nasional
Musra Akui Ada Relawan Jokowi yang Dorong Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Musra Akui Ada Relawan Jokowi yang Dorong Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.