Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolres Batang Hari Polda Jambi Dimutasi ke Yanma Polri

Kompas.com - 26/09/2022, 15:29 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi sejumlah perwira di Korps Bhayangkara.

Salah satu yang terkena mutasi adalah AKBP Mochammad Hassan, selaku Kapolres Batang Hari Polda Jambi. Ia dimutasi sebagai Pamen Yanma Polri.

Mutasi ini tertuang dalam surat telegram nomor: ST/2046/IX/KEP./2022 per tanggal 24 September 2022 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Pol Wahyu Widada atas nama Kapolri.

Baca juga: Kapolri Mutasi 3 Wakapolda, di Kepulauan Riau, Aceh, dan Kalimantan Timur

Secara terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo membenarkan soal informasi telegram itu.

Sebagai informasi, total ada 30 perwira yang dimutasi dalam surat telegram tersebut.

“Iya betul,” kata Dedi saat dikonfirmasi soal surat telegram itu, Senin (26/9/2022).

Dalam surat telegram itu, posisi Kapolres Batang Hari Polda Jambi akan diisi AKBP Bambang Purwanto.

Baca juga: Mutasi 30 Pati, Kapolri Tunjuk Kombes Ade Ary Syam Indradi Jadi Kapolres Jaksel

AKBP Bambang sebelumnya mengemban tugas sebagai Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jambi.

Selain memutasi Kapolres Batang Hari, ada juga sejumlah Kapolres yang dimutasi dalam surat telegram itu.

Kapolri juga menunjuk Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan.

Diketahui, Kapolres Jaksel sebelumnya, yakni Kombes Pol Budhi Herdi telah dimutasi ke Yanma Polri.

Baca juga: Kapolri Mutasi Kapolda Papua Barat, Gorontalo, dan Lampung

Selanjutnya, Kapolresta Surakarta juga dimutasi. Dalam surat telegram, Kombes Pol Iwan Saktiadi ditunjuk dalam jabatan baru sebagai Kapolresta Surakarta Polda Jateng.

Adapun Kombes Pol Iwan sebelumnya menjabat Dirlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sedangkan, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak selaku Kapolresta Surakarta Polda Jawa Tengah (Jateng) yang sebelumnya dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pideksus Bareskrim Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com