Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/09/2022, 08:25 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KASUS hukum polisi tembak polisi belum selesai. Sembilan puluh tujuh polisi diduga terlibat dan beberapa di antaranya sudah dijatuhi hukuman internal Polri yang beragam, mulai dari tunda kenaikan pangkat, mutasi hingga dipecat.

Meski begitu, publik sudah pesimistis. Tak akan pernah ada keadilan bagi korban Brigadir J.

Banyak yang menduga pelaku atau otak utama pembunuhan terlalu kuat dan mempunyai banyak dukungan dan jaringan jenderal polisi.

Presiden Joko Widodo berkali-kali memerintahkan agar kasus tersebut diusut secara tuntas dan transparan.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berkali-kali pula menyampaikan akan mengusut kasus polisi tembak polisi secara tuntas.

Tersangka Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi saat menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (30/8/2022). Tim Khusus (Timsus) Polri menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.(KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO) Tersangka Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi saat menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (30/8/2022). Tim Khusus (Timsus) Polri menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.
Faktanya, perkembangan demi perkembangan kasus polisi tembak polisi menunjukkan kegamangan di tubuh Polri.

Mesti Ferdy Sambo sudah dipecat dan banding sudah ditolak, tetapi Kapolri Sigit tampak masih dalam posisi ‘bahaya’ dan khawatir akan ‘perlawanan’ yang bisa datang kapan saja.

Tiba-tiba sejumlah survei mengungkap bahwa citra Polri jatuh di mata publik. Polisi sebagai penegak hukum tak dipercaya publik. Entah kapan citra polisi bisa membaik kembali.

Di tengah citra polisi yang buruk itu, Hakim Agung Sudrajat ditetapkan sebagai tersangka suap oleh KPK.

Mahkamah Agung kerap disebut sebagai sarang mafia hukum. Hanya ‘tudingan’. Tuduhan itu sudah berlangsung sejak sebelas tahun terakhir.

Febri Diansyah, mantan juru bicara KPK, pada 2011 ketika masih menjabat koordinator monitoring ICW mengatakan bahwa ada tiga pola mafia peradilan di MA, yaitu tahap pendaftaran perkara, proses penanganan perkara, dan proses pemeriksaan perkara (Detikcom, 5/6/2011).

Pada 2013, Eva Kusuma Sundari, politisi PDIP juga berkata bahwa MA sudah berganti posisi menjadi sarang mafia sebab banyak mafia hukum bekerja di MA (Okezone, 15/1/2013).

Eva Kusuma tidak sendirian, Desmon Mahesa politisi Gerindra akhir 2020 juga menyitir MA sebagai sarang mafia (Detikcom, 20/12/2020).

Kian hari tanda-tanda ada mafia hukum di Mahkamah Agung kian terang. Selama ini barangkali hanya ‘tudingan’ karena kerapihan cara kerja para mafia hukum di MA.

Namun tertangkapnya hakim agung Sudrajat Dimyati, Hakim Yustisial, beberapa pegawai dan panitera kiranya sudah cukup alasan untuk mengatakan bahwa mafia hukum di MA benar dan nyata adanya.

Semua pihak tidak bisa lagi berdiam diri melihat praktik peradilan Indonesia yang kian hari kian memburuk.

Sebelum Dimyati, pada 2013, kasus suap di Mahkamah Agung pernah melibatkan Djodi S, staf diklat MA dengan anak buah advokad Hotma Sitompul sebagai pemberi suap.

Kemudian berlanjut pada 2020, terjadi lagi kasus gratifikasi yang melibatkan Nurhadi yang saat itu menjabat Sekretaris MA. Dan sekarang hakim agung dengan beberapa pegawai dan panitera di MA juga terjerat.

Ini menunjukkan tidak ada jera, bahkan bagi penegak hukum di MA. Sebab mereka melihat selalu ada ruang dan harapan untuk dijatuhi hukuman ringan, peluang mendapat remisi dan bahkan bebas lepas dari hukuman itu.

Terjeratnya Sudrajat Dimyati Hakim Mahkamah Agung sebagai bagian dari kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK menunjukkan bahwa Indonesia, tidak hanya darurat penegakan hukum, tetapi juga darurat korupsi.

Tidak ada waktu lagi untuk menunggu perbaikan dari dalam. Reformasi Indonesia jilid II harus segera dilakukan.

Undang-undang pemberantasan korupsi mesti dikembalikan pada spirit dan khittahnya di awal pembentukan lembaga KPK.

Hukuman bagi koruptor mesti diperberat demi efek jera. Bila perlu jatuhi hukuman mati untuk penegak hukum yang terlibat korupsi dan koruptor kelas kakap.

Penegak hukum yang terlibat korup mesti dijatuhi hukuman jauh lebih berat daripada orang biasa. Pasalnya, mereka tahu tentang undang-undang pidana dan telah menjatuhkan marwah pemberantasan korupsi.

Semua ini hanya bisa ditempuh dengan jalan reformasi. Semua tenaga mesti segera dikerahkan untuk mewujudkan reformasi Jilid II. Mari Bung!

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Persoalkan Manuver Golkar, PAN: Mudah-mudahan Menambah Kekuatan KIB

Tak Persoalkan Manuver Golkar, PAN: Mudah-mudahan Menambah Kekuatan KIB

Nasional
Psikolog Klinik: Semua Hasil Asesmen Valid Nyatakan Richard Eliezer Jawab Jujur

Psikolog Klinik: Semua Hasil Asesmen Valid Nyatakan Richard Eliezer Jawab Jujur

Nasional
Agus Nurpatria Dijadwalkan Jalani Sidang Divonis pada 23 Februari

Agus Nurpatria Dijadwalkan Jalani Sidang Divonis pada 23 Februari

Nasional
Relawan GP Mania Bubarkan Diri, Alasannya karena Ganjar Beda dengan di Medsos

Relawan GP Mania Bubarkan Diri, Alasannya karena Ganjar Beda dengan di Medsos

Nasional
Relawan Ganjar 'GP Mania' Resmi Membubarkan Diri

Relawan Ganjar 'GP Mania' Resmi Membubarkan Diri

Nasional
Perubahan Substansi Putusan MK Disebut Hanya Butuh 49 Menit

Perubahan Substansi Putusan MK Disebut Hanya Butuh 49 Menit

Nasional
Panglima TNI Ungkap Penyebab Ekspor Tambang Ilegal Masih Terjadi

Panglima TNI Ungkap Penyebab Ekspor Tambang Ilegal Masih Terjadi

Nasional
Pelapor 9 Hakim MK Akan Beri Keterangan Tambahan di Polda Metro Besok

Pelapor 9 Hakim MK Akan Beri Keterangan Tambahan di Polda Metro Besok

Nasional
Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak Muncul Lagi, Komisi IX Panggil BPOM Pekan Depan

Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak Muncul Lagi, Komisi IX Panggil BPOM Pekan Depan

Nasional
Jokowi: Masalah Utama Saat ini Membuat Pemberitaan yang Bertanggungjawab

Jokowi: Masalah Utama Saat ini Membuat Pemberitaan yang Bertanggungjawab

Nasional
Tuntutan Richard Eliezer Buat Rasa Keadilan Akademisi Terinjak-injak

Tuntutan Richard Eliezer Buat Rasa Keadilan Akademisi Terinjak-injak

Nasional
Bubarkan GP Mania, Immanuel Ebenezer Sebut Ganjar Tak Bernyali dan Nihil Gagasan Besar

Bubarkan GP Mania, Immanuel Ebenezer Sebut Ganjar Tak Bernyali dan Nihil Gagasan Besar

Nasional
Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional, Ketum PP Muhammadiyah: Pers Harus Antarkan Bangsa Indonesia Bersatu

Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional, Ketum PP Muhammadiyah: Pers Harus Antarkan Bangsa Indonesia Bersatu

Nasional
Jokowi Resmikan Terminal Amplas dan Terminal Tanjung Pinggir di Sumut

Jokowi Resmikan Terminal Amplas dan Terminal Tanjung Pinggir di Sumut

Nasional
Sampaikan Keluhan Jemaah Haji, Pimpinan Komisi VIII ke Garuda: Koper Gampang Jebol dan Rusak

Sampaikan Keluhan Jemaah Haji, Pimpinan Komisi VIII ke Garuda: Koper Gampang Jebol dan Rusak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.