Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Disebut Punya Tugas Sangat Berat Tingkatkan Elektabilitas Puan untuk Pilpres 2024

Kompas.com - 23/09/2022, 13:25 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, PDI Perjuangan punya PR besar jika hendak mengusung Puan Maharani sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Sebabnya, elektabilitas Ketua DPP PDI-P itu masih terbatas di kisaran angka satu persen. Oleh karenanya, menjadi tugas berat PDI-P untuk mendongkrak elektabilitas Puan.

"Bagaimanapun seorang capres harus memiliki elektabilitas yang tinggi. Itu menjadi tugas berat dari para pengurus PDI-P untuk bisa menjadikan Puan sebagai capres," kata Ujang kepada Kompas.com, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral, Perang Dukungan buat Puan dan Ganjar Maju Pilpres 2024

Ujang menduga, PDI-P lebih ingin mencalonkan Puan lantaran latar belakang Ketua DPR RI itu sebagai putri Megawati Soekarnoputri, pimpinan tertinggi partai.

Besar kemungkinan, PDI-P hendak menjaga eksistensi mereka sebagai partai trah Soekarno.

Oleh karenanya, dibandingkan sosok Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya besar tapi bukan dari kalangan keluarga Proklamator, sosok Puan lebih dipertimbangkan.

"Saya melihat itu hal yang wajar, hal yang bagus-bagus saja ketika itu yang dipertahankan. Tapi ya PDI-P punya tugas untuk bisa menaikkan elektabilitasnya Puan, itu tugas yang tidak ringan, sangat berat," ucap Ujang.

Ujang menilai, mencalonkan Puan sebagai capres sangat berisiko pada kegagalan PDI-P. Apalagi, jika Ganjar tak dicalonkan sebagai presiden, ada kemungkinan Gubernur Jawa Tengah itu bakal tetap maju sebagai capres lewat partai lain.


Namun demikian, Ujang yakin, risiko-risiko tersebut telah dihitung matang oleh PDI-P, sehingga partai pimpinan Megawati itu siap mati-matian bertarung di pilpres mendatang.

"Prinsipnya bisa jadi bagi PDI-P untuk mendukung Puan itu menang ya menang bersama, kalah ya kalah bersama," kata dia.

Lagi pula, lanjut Ujang, selama gong pencalonan presiden belum ditabuh, PDI-P akan terus berupaya meningkatkan elektabilitas Puan. Misalnya, melalui Dewan Kolonel yang baru-baru ini dibentuk.

Sejak beberapa bulan lalu, Puan juga telah ditunjuk Megawati untuk memimpin silaturahmi partainya dengan partai-partai politik lain, juga berkeliling Indonesia untuk berkonsolidasi dengan kader-kader PDI-P di daerah.

"Walaupun elektabilitas Puan masih di bawah, kelihatannya akan tetap dipaksakan untuk bisa menjadi capres dari PDI-P," kata Ujang.

Baca juga: Karpet Merah Pencapresan Puan Maharani dan Risiko PDI-P Paksakan Diri...

Sedianya, PDI-P belum mengumumkan nama capres dan cawapres yang akan mereka usung pada Pemilu 2024. Dikatakan berulang kali oleh elite PDI-P, kewenangan pencapresan ada di tangan Megawati.

Namun, sejak lama, berembus isu persaingan internal antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.

Belekangan, PDI-P seolah menunjukkan sinyal keberpihakan terhadap pencapresan Puan. Ini salah satunya terlihat dari pembentukan Dewan Kolonel oleh sejumlah kader partai banteng.

Dewan Kolonel diinisiasi oleh kader PDI-P Johan Budi sekitar 2-3 bulan lalu. Anggotanya ada 12 orang kader PDI-P, seperti Utut Adianto, Bambang Wuryanto, Hendrawan Supratikno, hingga Masinton Pasaribu.

Pembentukan Dewan Kolonel ini telah direstui oleh Puan sendiri. Dewan ini membawa misi meningkatkan elektabilitas Puan di seluruh daerah pemilihan hingga mengantarkan Ketua DPR RI itu ke gerbang pencapresan.

"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing," kata anggota Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

Nasional
Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com