Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berat Sebelah PDI-P ke Puan soal Pencapresan dan Potensi Manuver Ganjar...

Kompas.com - 23/09/2022, 05:45 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan memang belum mengumumkan nama calon presiden (capres) yang akan mereka usung pada Pemilu 2024.

Namun, dinamika politik yang berkembang belakangan seolah mengisyaratkan bahwa partai berlambang banteng itu mendukung pencalonan Puan Maharani.

Sebaliknya, nama kader PDI-P lainnya yang juga digadang-gadang sebagai capres, Ganjar Pranowo, semakin tersisihkan.

Dugaan ini pun memunculkan beragam spekulasi. Misalnya, seberapa besar peluang kemenangan Puan jika maju sebagai capres, hingga potensi Ganjar Pranowo bermanuver ke partai lain.

Baca juga: Lampu Kuning dari Puan Maharani dan Kedigdayaan PDI-P di Jawa Tengah

Berat sebelah

Sinyal keberpihakan PDI-P ke Puan bukan tanpa alasan. Sejak beberapa bulan lalu, Ketua DPP PDI-P itu telah diberi tugas khusus oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, untuk safari politik ke partai-partai lain.

Oleh sang ibu, Puan juga diberi mandat untuk berkeliling Indonesia, menemui kader-kader PDI-P di daerah.

Terbaru, sejumlah kader PDI-P membentuk kelompok bernama Dewan Kolonel untuk mengupayakan pencapresan Puan.

Baca juga: Fraksi PDI-P Bentuk Dewan Kolonel, Wangikan Citra Puan Maharani hingga ke Dapil

Kelompok itu diinisiasi oleh kader PDI-P Johan Budi sekitar 2-3 bulan lalu. Anggotanya, kader PDI-P lainnya seperti Utut Adianto, Bambang Wuryanto, Hendrawan Supratikno, hingga Masinton Pasaribu.

Pembentukan Dewan Kolonel ini telah direstui oleh Puan sendiri. Dewan ini membawa misi meningkatkan elektabilitas Puan di seluruh daerah pemilihan hingga mengantarkan Ketua DPR RI itu ke gerbang pencapresan.

"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing," kata anggota Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Keberadaan Dewan Kolonel sempat membuat Megawati terkejut. Megawati mengatakan, Dewan Kolonel tak ada dalam AD/ART PDI-P.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristyanto pun memastikan, Dewan Kolonel hanya guyonan politik.

"Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (21/9/2022)

"Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," sambungnya.

Kendati demikian, menurut Hasto, partainya tak akan menertibkan kader PDI-P yang membentuk Dewan Kolonel itu.

Baca juga: Megawati Kaget Ada Dewan Kolonel untuk Puan Maharani

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com