JAKARTA, KOMPAS.com - Internal PDI Perjuangan memanas jelang pencapresan Pemilu 2024. Perang dukungan buat dua kader partai banteng yang selama ini digadang-gadang menjadi calon presiden (capres) kian riuh.
Sebagian mendukung pencalonan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, sebagian lagi mendorong Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Forum-forum dibentuk demi eksistensi dua jagoan partai.
Namun demikian, sebagaimana disampaikan elite PDI-P berulang kali, ketuk palu pencapresan ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hingga kini, Megawati belum bicara perihal capres cawapres yang akan partainya usung.
Dukungan buat pencapresan Puan Maharani ditunjukkan sejumlah kader PDI-P melalui pembentukan forum Dewan Kolonel.
Bak putri raja, langkah Puan menuju pintu pilpres dikawal "prajurit" hingga "jenderal" Dewan Kolonel yang terdiri dari 12 kader PDI-P.
Kelompok itu diinisiasi oleh kader PDI-P Johan Budi sekitar 2-3 bulan lalu. Anggotanya seperti Utut Adianto, Bambang Wuryanto, Hendrawan Supratikno, hingga Masinton Pasaribu.
Baca juga: Fraksi PDI-P Bentuk Dewan Kolonel, Wangikan Citra Puan Maharani hingga ke Dapil
Dewan ini membawa misi meningkatkan elektabilitas Puan di seluruh daerah pemilihan hingga mengantarkan Ketua DPR RI itu ke gerbang pencapresan.
"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing," kata anggota Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Pembentukan Dewan Kolonel telah direstui oleh Puan. Nantinya, Dewan Kolonel akan membentuk posko sebagai tempat rapat dan berdiskusi untuk pemenangan putri Megawati tersebut.
Namun begitu, keberadaan Dewan Kolonel sempat membuat Megawati terkejut. Presiden kelima RI itu mengatakan, Dewan Kolonel tak ada dalam AD/ART PDI-P.
"Jadi arahan ibu ketua umum juga sangat tegas. Tadi juga diingatkan oleh ibu ketua umum, ya itu tidak ada," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristyanto saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Hasto pun memastikan, Dewan Kolonel hanya guyonan politik. Tak ada struktur demikian di tubuh PDI-P.
"Mana ada di dalam partai struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting," kata Hasto, Rabu (21/9/2022)
"Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," sambungnya.
Hasto mengaku, dirinya telah bicara dengan salah satu anggota Dewan Kolonel yang juga pimpinan fraksi PDI-P di DPR, Utut Adianto, terkait ini. Dia meminta Utut mengingatkan seluruh kader PDI-P untuk kembali fokus bekerja.