Banyak Warga Papua Bela Lukas Enembe meski Sudah Jadi Tersangka KPK, Kenapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menyebut terdapat kontradiksi sikap masyarakat dalam merespons penindakan kasus korupsi.

Hal ini Zaenur sampaikan guna menanggapi adanya massa yang membela tersangka dugaan korupsi, Gubernur Papua Lukas Enembe.

Menurut Zaenur, berdasarkan hampir semua hasil survei masyarakat menganggap korupsi harus diberantas dan merupakan masalah serius. Tidak ada masyarakat yang mendukung korupsi.

“Memang ada sikap kontradiktif sebagian masyarakat menyikapi kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi,” kata Zaenur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Lukas Enembe Bantah Temuan PPATK soal Setoran Rp 560 M ke Kasino Judi

Meski demikian, kata Zaenur, ketika terdapat tokoh politik atau kepala daerah yang menjadi tersangka, terdapat kelompok yang membela. Salah satunya dengan mengatakan bahwa tersangka dijebak lawan politiknya.

Dia mengungkapkan, berbagai cara dilakukan dalam rangka membela kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi.

“Bahkan hingga merintangi penangkapan, seperti dulu pernah terjadi di Buol,” kata Zaenur.

Zaenur menyebut terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat mendukung tersangka korupsi.

Baca juga: Mahfud Ungkap Dugaan Korupsi Lukas Enembe Capai Ratusan Miliar, Bukan Hanya Rp 1 M

Salah satunya adalah karena pelaku merupakan tokoh elite yang memiliki pengaruh kuat. Pengaruh ini bisa di bidang ekonomi dan sumber daya.

“Banyak orang yang hidupnya bergantung kepada tersangka,” ujar dia.

Selain itu, tersangka bisa mendapat dukungan karena ia memiliki latar belakang mendasar yang sama dengan pendukungnya seperti, suku, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan lainnya.

Hal ini membuat pendukung ingin melindungi kelompoknya.

Baca juga: Mendagri Sebut Perkara Dugaan Korupsi Lukas Enembe Tak Terkait Urusan Politik

Selanjutnya, tersangka selama ini memelihara konstituen mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan politik uang atau kebijakan yang menguntungkan pendukungnya.

Hubungan tersangka dengan elit pendukung yang bisa menggerakkan massa dan kesadaran hukum yang rendah juga menjadi penyebab dukungan ini.

“Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Situasi ini dimanfaatkan oleh elit untuk menggerakkan massa,” tutur dia.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Baca juga: Pengacara Tak Jamin Lukas Enembe Penuhi Pemeriksaan KPK Senin Depan: Masih Sakit!

Kuasa hukum Lukas menyebut kliennya diduga menerima gratifikasi Rp 1 miliar terkait APBD Pemerintah Provinsi Papua.

Belakangan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut terdapat dua kasus lain yang sedang didalami, yakni terkait dana operasional dan pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON).

KPK sedianya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Lukas pada 12 September. Namun, ia tidak hadir.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka, rumah Lukas dijaga massa. Massa bahkan berunjuk rasa menyuarakan ‘Save Lukas Enembe’.

Pada hari ini, puluhan massa aksi juga berunjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK.