Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Tolak Wacana Penghapusan Daya Listrik 450 VA, Bebani Rakyat Kecil

Kompas.com - 22/09/2022, 09:39 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan partainya menolak wacana penghapusan daya listrik 450 Volt Ampere (VA) yang biasa digunakan warga miskin.

Partai Gerindra menolak wacana itu karena dinilai akan membebani rakyat kecil.

"Ada pandangan yang mengingankan agar listrik dengan daya 450 volt dihapus, kami tidak setuju, kenapa? Karena listrik dengan daya 450 ini dipakai oleh orang-orang kecil, penghuni kontrakan petakan, para buruh, nelayan, dan petani," kata Muzani dalam keterangannya, Rabu (21/9/2022).

Muzani menjelaskan, wacana tersebut juga sudah disikapi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Saat Jokowi Akhirnya Tegaskan Pemerintah Tak Hapus Listrik Daya 450 VA

Dia bersyukur, Presiden Jokowi dengan tegas menolak adanya wacana penghapusan daya listri 450 VA itu.

"Kami bersyukur Presiden Jokowi tidak meneruskan rencana ini," ucap Wakil Ketua MPR ini.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menegaskan, tidak ada penghapusan atau pengalihdayaan pelanggan listrik dengan daya 450 VA.

Jokowi juga memastikan, daya listrik 450 VA tidak akan dinaikkan menjadi 900 VA.

Baca juga: Penjelasan Ketua Banggar DPR RI soal Penghapusan Pelanggan Listrik 450 VA

"Tidak ada penghapusan untuk daya listrik 450 VA tidak ada juga perubahan dari 450 VA ke 900 VA, tidak ada, enggak pernah, enggak pernah bicara seperti itu," kata Jokowi di Gerbang Tol Gabus, Jalan Sriamur, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (20/9/2022).

Dia mengingatkan agar isu penghapusan daya listrik tersebut tidak membuat masyarakat resah.

"Tidak ada perubahan dari 450 VA ke 900 VA, enggak ada, jangan sampai yang di bawah resah karena soal itu," ucap Jokowi.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) memastikan tidak ada penghapusan golongan pelanggan dengan daya 450 VA. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, daya listrik 450 VA juga tidak akan dinaikkan menjadi 900 VA dan tidak ada perubahan tarif listrik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com