Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Akhirnya Tegaskan Pemerintah Tak Hapus Listrik Daya 450 VA

Kompas.com - 21/09/2022, 06:39 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk menghapus pelanggan listrik dengan daya 450 Volt Ampere (VA) maupun menaikkan daya listrik 450 VA menjadi 900 VA.

"Tidak ada, tidak ada penghapusan untuk yang 450 (VA), tidak ada juga perubahan dari 450 (VA) ke 900 (VA), tidak ada. Enggak pernah, enggak pernah kita bicara mengenai itu," kata Jokowi di Bekasi, Selasa (20/9/2022), dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi pun meminta masyarakat tidak perlu resah karena pemerintah akan tetap memberikan subsidi bagi masyarakat pengguna daya listrik 450 VA.

"Subsidinya untuk yang 450 (VA) tetap dan tidak ada penghapusan 450 (VA), tidak ada perubahan dari 450 (VA) ke 900 (VA), enggak ada. Jangan sampai yang di bawah resah gara-gara statement mengenai itu," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Pastikan Pemerintah Tak Hapus Daya Listrik 450 VA

Diwawancarai terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir juga menegaskan bahwa BUMN tidak berencana menaikkan tarif listrik serta mengalihkan golongan pelanggan listrik 450 VA ke 900 VA.

Erick mengatakan, pemerintah terus berupaya meringankan beban rakyat di tengah dinamika ekonomi global dan proses pemulihan ekonomi nasional.

Oleh karenanya, Erick berharap masyarakat tidak cemas dan khawatir atas isu kenaikan tarif listrik dan pengalihan daya listrik 450 VA.

"Seperti yang disampaikan Bapak Presiden tadi, pemerintah tetap memberikan subsidi bagi masyarakat pengguna daya listrik 450 VA. Jadi masih diberikan dan masyarakat tidak perlu khawatir," ujar Erick Thohir.

Baca juga: Bantah Penghapusan Daya Listik 450 VA, Jokowi: Jangan Sampai yang di Bawah Resah

Berawal dari Rapat Banggar

Usul menghapus daya listrik 450 VA untuk kelompok rumah tangga miskin awalnya muncul dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI saat rapat dengan pemerintah pada Senin (12/9/2022) lalu.

Sebagai gantinya, Banggar mengusulkan agar kelompok rumah tangga miskin akan dialihkan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mangatakan, daya listrik 450 VA perlu dihapus secara bertahap untuk penyesuaian dengan tingkat kebutuhan yang semakin lama semakin meningkat.

"Secara bertahap terhadap keluarga kemiskinan parah dengan 450 VA, tentu tidak bisa kita lakukan dengan serta merta ke 900 VA. Terhadap keluarga miskin yang masih memakai 450 VA kita terus upayakan bermigrasi ke 900 VA secara pelan-pelan pula sejalan dengan peningkatan kebutuhan elektrifikasi mereka," kata Said.

Baca juga: Buka Suara soal Penghapusan Daya Listrik 450 VA, Ketua Banggar DPR RI: Enggak Mungkinlah

Usulan penghapusan daya listrik 450 VA ini sebenarnya berawal dari kondisi PLN yang terus mengalami oversupply listrik.

Kondisi surplus listrik ini diperkirakan mencapai 41 gigawatt (GW) pada tahun 2030, seiring dengan penerapan energi baru terbarukan (EBT).

"Kalau nanti EBT masuk maka tahun 2030 PLN itu ada 41 giga oversupply. Bisa dibayangkan kalau 1 GW itu karena kontrak take or pay maka harus bayar Rp 3 triliun, sebab per 1 giga itu (bebannya) Rp 3 triliun," katanya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Nasional
Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com