Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi Sebut Dewan Kolonel Sudah Disetujui Puan, Anggotanya 12 Orang

Kompas.com - 20/09/2022, 20:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P DPR Johan Budi mengungkapkan, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyetujui terbentuknya Dewan Kolonel.

Adapun Dewan Kolonel adalah kelompok yang menyatakan diri mendukung dan menyiapkan Puan untuk maju sebagai calon presiden (capres).

Johan Budi menjadi salah satu yang menginisiasi dan bergabung dalam Dewan Kolonel.

"(Anggotanya) Berkembang. Terus dilaporkan ke Mbak Puan. Mbak Puan setuju," kata Budi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Baca juga: Johan Budi Buka-bukaan soal Dewan Kolonel Puan Maharani, Terbentuk 3 Bulan Lalu hingga Miliki Jenderal

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, hingga kini, Dewan Kolonel pendukung Puan itu terdiri dari 12 orang. Namun, Budi hanya mengungkapkan enam orang di antaranya.

"Trimedya, Pak Hendrawan, Masinton, pokoknya ada enam. Mbak Agustin. Jadi, awal itu cuma enam orang. Termasuk saya, kan saya yang ngusulin," jelasnya.

Budi menambahkan, Dewan Kolonel Puan ini akan dipimpin oleh jenderal, yaitu Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

"Nah kolonel kan pasti ada jenderal. Jenderalnya adalah Pak Utut sama Pak Pacul. Ini saya cerita sebenarnya," beber Budi.

Sementara, Trimedya ditugaskan sebagai Koordinator Dewan Kolonel.

Sementara itu, lanjut Budi, setiap Komisi juga memiliki "prajurit" Dewan Kolonel yang merupakan anggota Fraksi PDI-P.

Baca juga: Fraksi PDI-P Bentuk Dewan Kolonel, Wangikan Citra Puan Maharani hingga ke Dapil

Sebelumnya diberitakan, Johan Budi mengatakan, dia merupakan inisiator dari terbentuknya Dewan Kolonel Puan ini.

Tujuan Dewan Kolonel ini dibuat adalah untuk mendukung Puan di Pemilu 2024.

"Jadi gini, gini, gini. Di fraksi PDI-P itu, waktu itu, saya lupa 2-3 bulan yang lalu lah. Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim," kata Budi dengan maksud tim itu adalah Dewan Kolonel. 

Namun demikian, Budi menerangkan, pembentukan Dewan Kolonel ini tidak ada kaitannya dengan DPP PDI-P. Ia menegaskan, Dewan Kolonel terbentuk merupakan keinginan sekelompok anggota Fraksi PDI-P.

Baca juga: PDI-P Targetkan Hattrick, Puan Maharani Harap Tak Ada Lagi Jeruk Makan Jeruk pada Pemilu 2024

Di sisi lain, Budi menegaskan bahwa kelompok ini tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan.

"Tentu kita masih nunggu keputusan ibu ketua umum siapa yang (dipilih). Tapi, kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti Mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com