Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Istri Munir, Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Hanya Diundang SBY dan Jokowi Jelang Pemilu

Kompas.com - 19/09/2022, 21:03 WIB
Singgih Wiryono,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, Suciwati menyatakan, presiden di Republik Indonesia tak kunjung serius menuntaskan kasus pembunuhan suaminya.

Pada era pemerintahan Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) misalnya, Suciwati kecewa karena SBY tak pernah mengumumkan secara resmi temuan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir.

Setahun menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009, SBY mengundang Suciwati bertemu di Istana, tepatnya 26 Maret 2008.

"Aku bertanya-tanya kenapa pertemuan ini baru diadakan SBY menjelang pemilihan presiden? Apakah ini semacam tebar pesona untuk perpanjang masa jabatannya?" kata Suciwati dalam buku yang dia tulis bertajuk "Mencintai Munir".

Baca juga: Komnas HAM: Tim Ad Hoc Kasus Munir Tetap Bisa Bekerja meski Peristiwa Pidana Sudah Kedaluwarsa

Saat itu, tidak hanya dia yang diundang, tetapi juga keluarga korban dan pendamping korban pelanggaran HAM lain, seperti Teti, ibu yang anaknya meninggal ditembak dalam tragedi Trisakti.

Kemudian Tirta, korban penembakan Tanjung Priok, Sumarsih dan Azhar dalam peristiwa Talangsari Lampung, korban kerusuhan Mei 1998, dan korban penghilangan paksa 1997-1998.

Manis nian janji SBY kala itu. Suciwati mengingat SBY dengan tegas menekankan bahwa kasus pelanggaran HAM berat harus diselesaikan lewat Pengadilan HAM Ad Hoc.

"Yang salah, harus dihukum sesuai kesalahannya. Yang kesalahannya ringan, hukumannya ringan. Yang salahnya berat, harus dihukum berat. Yang tidak bersalah, ya tentu saja tidak dihukum," ucap Suciwati menirukan SBY.

Juru Bicara SBY saat itu, Andi Mallarangeng menggelar konferensi pers. Dalam pernyataannya ke media masa, Andi menyebut SBY akan membentuk tim khusus penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu pada periode keduanya nanti.

Pemilu pun berlangsung, SBY terpilih. Namun, janji pembentukan tim itu seolah menguap.

Baca juga: 4 Skenario Pembunuhan Munir: Dibunuh di Mobil, Disantet, hingga Diracun di Udara

Presiden berganti, Joko Widodo yang selanjutnya menjabat sebagai pimpinan negara pun melakukan hal seperti SBY.

Setahun jelang pemilu, tepatnya 31 Mei 2018, Jokowi mengundang keluarga korban pelanggaran HAM berat yang tergabung dalam Aksi Kamisan.

Mendengar undangan Jokowi setahun jelang pemilihan presiden, Suciwati menolak.

Penolakannya dikuatkan dengan pengangkatan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan oleh Jokowi.

Begitu juga Hendropriyono yang menjadi penasihat tim transisi di pemerintahan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com