Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sumarsih dan Keyakinannya yang Memudar terhadap Komitmen Jokowi

Kompas.com - 12/12/2018, 17:25 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Maria Katarina Sumarsih mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Presiden Joko Widodo pada acara peringatan hari HAM Internasional di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Ibu dari BR Norma Irmawan, mahasiswa yang menjadi korban peristiwa Semanggi I pada 13 November 1998 itu, menilai, Presiden Jokowi tak lagi memiliki perhatian terhadap perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia (HAM).

"Presiden Jokowi selaku kepala negara dan kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 pasal 28I ayat (4)," ujar Sumarsih, Rabu (12/12/2018).

Baca juga: Isu HAM yang Tersingkirkan dalam Kontestasi Pilpres

Sumarsih mengaku keyakinannya terhadap janji Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu semakin pudar.

Salah satu poin dalam sembilan agenda prioritas Nawa Cita, Jokowi berjanji akan memprioritaskan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

Jokowi juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu dinilai menjadi beban sosial politik.

Kedelapan kasus tersebut adalah kasus kerusuhan Mei 1998, Kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, kasus penghilangan paksa, kasus Talangsari, Tanjung Priuk, dan Tragedi 1965.

Namun, hingga saat ini pemerintah dinilai belum mengambil langkah konkret dan strategis untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut.

Baca juga: Sumarsih, Aksi Kamisan, dan Cinta untuk Wawan...

Sumarsih menyatakan semakin tidak yakin saat Presiden Jokowi memutuskan untuk mengangkat mantan Panglima ABRI Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Semenjak Bapak Presiden Jokowi mengangkat Menhankam Pangab 1998 Wiranto menjadi Menko Polhukam, keyakinan saya semakin pudar terhadap komitmen Pak Jokowi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," kata Sumarsih.

Isu HAM tak jadi perhtian capres

Sebelumnya, pegiat HAM sekaligus mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai, isu perlindungan dan pemenuhan HAM tidak akan menjadi perhatian kedua pasangan calon presiden pada Pilpres 2019 mendatang.

Menurut Haris, baik calon presiden nomor 01 Joko Widodo maupun nomor urut 02 Prabowo Subianto sama-sama memiliki catatan yang tidak baik terkait isu HAM.

Situasi ini berbeda dengan masa Pilpres 2014 lalu di mana Jokowi menggunakan isu HAM sebagai materi dalam kampanyenya.

"HAM tidak akan jadi dagangan keduanya. Mereka (Prabowo dan Jokowi) tidak akan menggunakan narasi besar HAM karena keduanya tidak ramah terhadap HAM," ujar Haris dalam sebuah diskusi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

Haris mengatakan, sebagai seorang calon presiden, Jokowi dan Prabowo sama-sama tak memiliki kapasitas soal isu perlindungan serta pemenuhan HAM.

Ia menilai, selama memerintah Presiden Jokowi hanya memunculkan narasi soal HAM, namun tidak pernah melahirkan sebuah kebijakan. Salah satunya mengenai janji penuntasan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

Sementara, Prabowo juga memiliki catatan soal kasus HAM. Prabowo diduga kuat terlibat dalam penghilangan paksa 13 aktivis pada 1997-1998, dalam kapasitasnya sebagai Komandan Kopassus.

"Dua pasangan ini enggak punya kapasitas yang cukup terkait perlindungan dan pemenuhan HAM," kata Haris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com