Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Perintahkan Segera Cari Pengganti Shell di Blok Masela

Kompas.com - 19/09/2022, 19:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya segera mencari alternatif pengganti saham Royal Dutch Shell Plc (Shell) yang mengundurkan diri dari pengerjaan proyek Gas Abadi Blok Masela.

Hal tersebut disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia selepas mengikuti rapat dengan Presiden Jokowi.

"Kalau Blok Masela kan kemarin waktu kami rapat terbatas dengan presiden itu, presiden sudah perintahkan untuk 35 persen saham Shell yang keluar harus segera dicari atlernatifnya," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/9/2022).

"Salah satu alternatifnya itu adalah bagaimana negara hadir untuk mengambil saham itu," kata dia.

Baca juga: Jokowi Minta Proyek Blok Masela Segera Dimulai

Menurut Bahlil, salah satu langkah yang bisa dilakukan negara yakni keterlibatan Indonesia Investment Authority.

Selain itu, Pertamina diberi ruang untuk mencari partner investasi baru.

Bahlil mengatakan, langkah-langkah tersebut dilakukan agar bisa dibentuk sebuah konsorsium baru.

"Karena apa? Shell ini kan mengambil gas di bawah laut, itu kan membutuhkan teknologi. Pertamina atau INA kan belum punya teknologi itu," kata dia.

"Maka mau tidak mau kita harus berkolaborasi, berpartner dengan perusahaan investor yang punya teknologi. Nah sekarang lagi dikerjakan," ujar Bahlil.

Dia mengatakan, Presiden Jokowi menargetkan konsorsium baru bisa masuk ke Blok Masela secepatnya.

"Kalau bisa tahun ini selesai, jauh lebih baik karena Bapak Presiden sendiri kemarin sudah mengunjungi Saumlaki, ke tempat di mana akan jadi basecamp pengelolaan Blok Masela," ungkap Bahlil.

"Dan presiden melihat langsung bagaimana persiapan infrastruktur di Saumlaki, airport bagus, jalannya bagus, pelabuhan bagus dan sangat representatif untuk bisa dilakukan investasi di sana," kata dia.

Baca juga: Shell Hengkang dari Blok Masela, Apa Alasannya?

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar pengerjaan Proyek Gas Abadi Blok Masela segera dimulai setelah tertunda akibat mundurnya salah satu investor.

"(Blok Masela) memang terus akan kita dorong agar segera dimulai," kata Jokowi setelah menyerahkan bantuan di Pasar Olilit Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Jumat (2/9/2022), dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi mengatakan, proyek ini sebetulnya sudah akan dimulai dengan keterlibatan Royal Dutch Shell Plc (Shell) dan Inpex Corporation (Inpex) sebagai pemegang saham.

Namun, Shell belakangan memutuskan mundur dan menyebabkan pengerjaan proyek ikut mundur.

Jokowi pun meminta agar segera dicari mitra kerja baru supaya proyek ini bisa segera dimulai.

"Partner yang baru terus kita dorong agar segera terbentuk lagi, sehingga segera dimulai Blok Masela," ujar Jokowi.

Ia pun menegaskan, dengan beroperasinya Blok Masela kelak, pihak yang mendapatkan keuntungan besar adalah masayrakat Kepulauan Tanimbar.

"Itu akan baik untuk perputaran uang di daerah, untuk PDRB (produk domestik regional bruto) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan juga Provinsi Maluku," kata Jokowi.

Baca juga: Gubernur Murad Ismail: PI 10 Persen Blok Masela Jadi Hak Maluku

Adapun Royal Dutch Shell Plc (Shell) mundur dari Proyek Gas Abadi Blok Masela. Kini, Inpex Corporation (Inpex) sebagai pemegang saham terbesar blok sedang mencari pengganti Shell.

Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno dikutip dari Kontan.co.id, Minggu (5/7/2020) menyampaikan, Shell hengkang dari Blok Masela dikarenakan kondisi arus kas yang terdampak situasi pandemi Covid-19.

Shell memutuskan untuk memfokuskan pada proyek-proyek lain yang tengah berlangsung di Indonesia.

Shell memiliki hak partisipasi di Blok Masela sebesar 35 persen dan 65 persen oleh Inpex Corporation.

Selain itu, pemerintah daerah dipastikan bakal menerima jatah 10 persen hak partisipasi.

"Di beberapa proyek lainnya di negara lain kurang atau tidak berjalan lancar sehingga cashflow perusahaan tidak baik. Mereka fokus dulu untuk beberapa proyek yang sudah berjalan," ujar Julius.

Ia mengatakan saat ini baik Inpex Corporation maupun Shell tengah melanjutkan pembahasan untuk opsi pengambilan hak partisipasi sepenuhnya oleh Inpex.

Selain itu, muncul opsi pencarian mitra baru oleh Inpex.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com