Salin Artikel

Jokowi Perintahkan Segera Cari Pengganti Shell di Blok Masela

Hal tersebut disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia selepas mengikuti rapat dengan Presiden Jokowi.

"Kalau Blok Masela kan kemarin waktu kami rapat terbatas dengan presiden itu, presiden sudah perintahkan untuk 35 persen saham Shell yang keluar harus segera dicari atlernatifnya," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/9/2022).

"Salah satu alternatifnya itu adalah bagaimana negara hadir untuk mengambil saham itu," kata dia.

Menurut Bahlil, salah satu langkah yang bisa dilakukan negara yakni keterlibatan Indonesia Investment Authority.

Selain itu, Pertamina diberi ruang untuk mencari partner investasi baru.

Bahlil mengatakan, langkah-langkah tersebut dilakukan agar bisa dibentuk sebuah konsorsium baru.

"Karena apa? Shell ini kan mengambil gas di bawah laut, itu kan membutuhkan teknologi. Pertamina atau INA kan belum punya teknologi itu," kata dia.

"Maka mau tidak mau kita harus berkolaborasi, berpartner dengan perusahaan investor yang punya teknologi. Nah sekarang lagi dikerjakan," ujar Bahlil.

Dia mengatakan, Presiden Jokowi menargetkan konsorsium baru bisa masuk ke Blok Masela secepatnya.

"Kalau bisa tahun ini selesai, jauh lebih baik karena Bapak Presiden sendiri kemarin sudah mengunjungi Saumlaki, ke tempat di mana akan jadi basecamp pengelolaan Blok Masela," ungkap Bahlil.

"Dan presiden melihat langsung bagaimana persiapan infrastruktur di Saumlaki, airport bagus, jalannya bagus, pelabuhan bagus dan sangat representatif untuk bisa dilakukan investasi di sana," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar pengerjaan Proyek Gas Abadi Blok Masela segera dimulai setelah tertunda akibat mundurnya salah satu investor.

"(Blok Masela) memang terus akan kita dorong agar segera dimulai," kata Jokowi setelah menyerahkan bantuan di Pasar Olilit Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Jumat (2/9/2022), dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi mengatakan, proyek ini sebetulnya sudah akan dimulai dengan keterlibatan Royal Dutch Shell Plc (Shell) dan Inpex Corporation (Inpex) sebagai pemegang saham.

Namun, Shell belakangan memutuskan mundur dan menyebabkan pengerjaan proyek ikut mundur.

Jokowi pun meminta agar segera dicari mitra kerja baru supaya proyek ini bisa segera dimulai.

"Partner yang baru terus kita dorong agar segera terbentuk lagi, sehingga segera dimulai Blok Masela," ujar Jokowi.

Ia pun menegaskan, dengan beroperasinya Blok Masela kelak, pihak yang mendapatkan keuntungan besar adalah masayrakat Kepulauan Tanimbar.

"Itu akan baik untuk perputaran uang di daerah, untuk PDRB (produk domestik regional bruto) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan juga Provinsi Maluku," kata Jokowi.

Adapun Royal Dutch Shell Plc (Shell) mundur dari Proyek Gas Abadi Blok Masela. Kini, Inpex Corporation (Inpex) sebagai pemegang saham terbesar blok sedang mencari pengganti Shell.

Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno dikutip dari Kontan.co.id, Minggu (5/7/2020) menyampaikan, Shell hengkang dari Blok Masela dikarenakan kondisi arus kas yang terdampak situasi pandemi Covid-19.

Shell memutuskan untuk memfokuskan pada proyek-proyek lain yang tengah berlangsung di Indonesia.

Shell memiliki hak partisipasi di Blok Masela sebesar 35 persen dan 65 persen oleh Inpex Corporation.

Selain itu, pemerintah daerah dipastikan bakal menerima jatah 10 persen hak partisipasi.

"Di beberapa proyek lainnya di negara lain kurang atau tidak berjalan lancar sehingga cashflow perusahaan tidak baik. Mereka fokus dulu untuk beberapa proyek yang sudah berjalan," ujar Julius.

Ia mengatakan saat ini baik Inpex Corporation maupun Shell tengah melanjutkan pembahasan untuk opsi pengambilan hak partisipasi sepenuhnya oleh Inpex.

Selain itu, muncul opsi pencarian mitra baru oleh Inpex.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/19/19283871/jokowi-perintahkan-segera-cari-pengganti-shell-di-blok-masela

Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke