Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Proyek Blok Masela Segera Dimulai

Kompas.com - 02/09/2022, 11:18 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar pengerjaan Proyek Gas Abadi Blok Masela segera dimulai setelah tertunda akibat mundurnya salah satu investor.

"(Blok Masela) memang terus akan kita dorong agar segera dimulai," kata Jokowi setelah menyerahkan bantuan di Pasar Olilit Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Jumat (2/9/2022), dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi mengatakan, proyek ini sebetulnya sudah akan dimulai dengan keterlibatan Royal Dutch Shell Plc (Shell) dan Inpex Corporation (Inpex) sebagai pemegang saham.

Baca juga: Pembangunan Kilang Blok Masela Terkendala Pembebasan Lahan

Namun, Shell belakangan memutuskan mundur dan menyebabkan pengerjaan proyek ikut mundur.

Jokowi pun meminta agar segera dicari mitra kerja baru supaya proyek ini bisa segera dimulai.

"Partner yang baru terus kita dorong agar segera terbentuk lagi, sehingga segera dimulai Blok Masela," ujar Jokowi.

Ia pun menegaskan, dengan beroperasinya Blok Masela kelak, pihak yang mendapatkan keuntungan besar adalah masayrakat Kepulauan Tanimbar.

"Itu akan baik untuk perputaran uang di daerah, untuk PDRB (produk domestik regional bruto) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan juga Provinsi Maluku," kata Jokowi.

Baca juga: Pembangunan Kilang Blok Masela Terkendala Pembebasan Lahan

Diberitakan sebelumnya, Royal Dutch Shell Plc (Shell) mundur dari Proyek Gas Abadi Blok Masela. Kini, Inpex Corporation (Inpex) sebagai pemegang saham terbesar blok sedang mencari pengganti Shell.

Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno dikutip dari Kontan.co.id, Minggu (5/7/2020) menyampaikan, alasan hengkangnya Shell dari Blok Masela dikarenakan kondisi arus kas yang terdampak situasi pandemi Covid-19.

Shell memutuskan untuk memfokuskan pada proyek-proyek lain yang tengah berlangsung di Indonesia.

Adapun Shell memiliki hak partisipasi di Blok Masela sebesar 35 persen dan 65 persen oleh Inpex Corporation.

Baca juga: Gubernur NTT: Pembagian Fee Blok Masela Kewenangan Pemerintah Pusat

Selain itu, pemerintah daerah dipastikan bakal menerima jatah 10 persen hak partisipasi.

"Di beberapa proyek lainnya di negara lain kurang atau tidak berjalan lancar sehingga cashflow perusahaan tidak baik. Mereka fokus dulu untuk beberapa proyek yang sudah berjalan," jelas Julius.

Ia melanjutkan, saat ini baik Inpex Corporation maupun Shell tengah melanjutkan pembahasan untuk opsi pengambilan hak partisipasi sepenuhnya oleh Inpex.

Selain itu, muncul pula opsi pencarian mitra baru oleh Inpex.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com