Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Sebut Peluang Koalisi dengan PKS dan Demokrat Capai 80 Persen

Kompas.com - 19/09/2022, 17:09 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengklaim rencana pembentukan koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat semakin menguat.

Bahkan ia menyebut, persentase keberhasilannya bisa dikatakan berada di angka 80 persen.

“Bisa jadi (80 persen) kalau kesepakatan beberapa hal terpenuhi. Di sana lah kemudian seni diplomasinya ya tentu ada beberapa hal yang terus menerus dibicarakan,” papar Willy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Baca juga: Soal Deklarasi Capres, Nasdem: Kalau Sampai Calon Gampang, tapi Bisa Menang Enggak?

Willy lantas menjelaskan hambatan pembentukan koalisi ketiga partai politik (parpol) tersebut. Pertama soal penjajakan mendalam karena ketiganya belum pernah bekerja sama.

“Tentu ini enggak bisa kawin paksa kan, tentu proses pembangunan chemistry di dua ranah, ranah antar partai, dan ranah antara kandidat (capres-cawapres) dengan partai,” tuturnya.

Dalam pandangannya, situasi tersebut tak mudah, masing-masing parpol harus menjalani proses sedikit lebih lama.

Baca juga: Ungkap Isi Pembicaraan Surya Paloh dengan AHY dan Syaikhu, Nasdem: Bukan Hal Serius

Sebab kesepakatan harus terjalin pada dua aspek yakni partai dan figur capres dan cawapres yang diajukan.

Ia menegaskan Partai Nasdem sendiri telah mengajukan tiga figur kandidat capres yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

“Tentu pembicaraan tidak bisa lepas dari tiga nama ini kan,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Willy, Nasdem tak ingin pembentukan koalisi hanya fokus pada kesepakatan pengusungan capres-cawapres.

Baca juga: Momen Anies, AHY, Surya Paloh, Syaikhu, dan JK Foto Bersama, Ini Kata Nasdem

Ia menyatakan pihaknya ingin membangun koalisi dengan lebih dulu menyamakan visi dengan PKS dan Partai Demokrat terkait persoalan bangsa.

“Pak Surya Paloh ingin mengajak ketika duduk itu ketemu PKS, Demokrat ya kita berbicara problem kita apa sih? Ini bukan masalah kawin-kawinan, toh sekarang Nasdem tidak punya handicap (batasan) dengan siapapun,” tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah kalangan menilai koalisi ketiga partai ini akan terbentuk dengan Anies dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan keluar sebagai duet pasangan capres-cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2024.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan pihaknya terbuka dengan kemungkinan tersebut.

Baca juga: Anies-AHY Dinilai Punya Mesin Politik Besar jika Diusung Demokrat-Nasdem-PKS pada Pilpres 2024

Salah satu alasannya, Anies dan AHY adalah figur yang dinilai merepresentasikan perubahan, dan perbaikan, semangat yang diusung Partai Demokrat untuk mengusung figur capres-cawapres.

Anies pun telah menyatakan kesiapannya untuk mengikuti Pilpres 2024 jika ada parpol yang mau memberinya tiket.

Ia cukup optimis karena berbagai survei menunjukan elektabilitasnya sebagai capres cukup tinggi.

"Survei-survei independen ini dilakukan sebelum saya bahkan berkampanye. Menurut saya, mereka memberi saya kredibilitas lebih," sebutnya.

Baca juga: Anies Nyatakan Siap Maju Capres 2024, Nasdem: Menarik!

Di sisi lain Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menuturkan wacana memasangkan Anies dan AHY memang sudah terdengar.

Namun kesepakatan itu belum final karena masih dibahas bersama Partai Nasdem, dan Partai Demokrat.

"Suaranya, infonya sudah ada, tetapi belum final, masih harus duduk bareng bersama lagi," tandas Mardani ditemui di kawasan Gambir, Jakarta, Sabtu (17/9/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com