Konflik KSAD Dudung-Effendi Sisakan Kritik Pengerahan Prajurit Masuk ke Politik

“Ini tidak bisa dibiarkan. Perilaku impulsif atau kecenderungan bertindak tanpa berpikir di level manapun, dapat membahayakan dirinya, rekan-rekan, pimpinan bahkan orang lain,” ungkap Fahmi.

Dievaluasi

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan evaluasi Dudung

Koalisi memandang Dudung telah menggerakkan prajurit untuk memprotes pandangan Effendi. Protes tersebut juga dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap otoritas sipil negara.

"Koalisi mendesak DPR dan Presiden segera mengevaluasi KSAD, karena sikap tindak KSAD itu merupakan bentuk pembangkangan terhadap otoritas sipil yang tidak dibenarkan dalam sistem demokrasi dan negara hukum," kata Julius.

Menurut dia, evaluasi tersebut harus dijalankan karena saat ini Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan institusi militer sebagai instrumen pertahanan negara.

Sebagai alat, kata dia, tidak dimungkinkan pimpinan militer melakukan protes atau kritik secara terbuka di luar sarana atau forum formil kepada pemimpin sipil.

“Militer harus tunduk atas kebijakan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas sipil," tegas Julius.