Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/09/2022, 06:59 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BAGI politisi momentum apapun dapat dimanfaatkan untuk menarik simpati publik. Apapun itu, konstitusi kita memang berharap semua pihak memiliki akses untuk menyampaikan pendapat.

Terkadang memang menjengkelkan, tetapi faktanya tidak semua warga negara memiliki akses yang sama seperti politisi level elite.

Keangkuhan itu terlihat di layar-layar televisi ketika para politisi berkumpul dan melontarkan pendapat sambil merundung satu dengan yang lain.

Kita sebagai penonton awam termakan dengan retorika yang dibangun politisi. Padahal sebenarnya argumentasi itu disampaikan semata-mata hanya menjaga marwah partai atau nama baik seseorang.

Tradisi ini biasa ditemui ketika demokrasi negara itu dilecehkan dengan argumen-argumen elite yang tidak bertanggungjawab.

Anehnya lagi ketika kemampuan literasi publik yang makin merosot membuat para elite negara disembah bagaikan raja.

Tidak bisa dipandang sederhana bahwa politik hanya pekerjaan pemangku kepentingan atau orang-orang berkuasa yang memilki modal.

Secara konseptual, perspektif politik justru hidup dalam setiap warga negara. Tetapi persoalannya adalah warga nonelite tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk membendung oligargi.

Apalagi intervensi elite kelas wahid sudah masuk sampai ke dapur milik warga negara.

Selain itu, budaya ketimuran kita menjadi salah satu pendorong eksisnya jurang antara elite politik dan nonelite.

Bagi kita sebagai orang timur, elite yang memilki kuasa dan pengaruh tetap memiliki kedudukan di tengah masyaraat, meskipun elite tersebut tersandung banyak kasus yang notabene merugikan masyarakat.

Artinya, kesadaran kritis kita perlu bertumbuh untuk menangkal kebiasaan pelaku kriminal dianggap sebagai pemangku kebijakan.

Pemilu dan intimidasi politik populer

Dinamika pemilihan umum, baik itu pemilihan bupati/wali kota sampai tingkat presiden tidak terlepas dari saling senggol berbagai pihak.

Tujuannya hanya satu, yaitu dukungannya bisa memenangkan kompetisi dan di satu sisi ada politik balas budi kepada pendukung jika calonnya terpilih sebagai pemimpin rakyat.

Siklus ini tetap terjadi, meskipun angka partisipasi politik masyarakat kita terus bertumbuh. Pertanyaannya kemudian, apakah partisipasi politik kita yang terus bertumbuh harus diiringi dengan perilaku intimidasi saat pemilu?

Perilaku intimidasi memang mengakar dalam siklus sosial budaya kita. Perilaku inilah yang kemudian berpindah pada proses-proses politik sebagai salah satu cara untuk merusak mental lawan.

Cara ini sangat ampuh dengan didukung perkembangan media sosial yang tidak bisa dibendung.

Media sosial tidak lagi sekadar alat untuk menyampaikan aspirasi politk, tetapi berpindah fungsinya sebagai salah satu kekuatan politik massa.

Pengguna media sosial memahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengakses tanpa ada batasan latar belakang dari individu tersebut.

Media sosial saat ini telah menjadi aset berharga bagi politisi untuk mengubah, bahkan membunuh karakter lawan melalui proses membangun opini publik.

Saat ini kita berada dipersimpangan jalan dengan berbagai opini yang dibangun politisi. Setiap politisi memiliki argumentasi logis dan sistematis dalam memuluskan proyek politiknya. Bahkan data yang disajikan juga cukup masuk akal.

Tidak heran, politisi kita memang canggih dalam memanfaatkan berbagai sumber daya untuk membujuk publik.

Salah satu sumber daya itu adalah mudahnya masyarakat kita terprovokasi oleh ambisi-ambisi politikus.

Apalagi, selain kekuatan argumentasi yang cukup baik, politisi dalam dinamika politiknya tetap menggunakan sarana uang untuk memuluskan langkah ambisinya.

Tentu hal ini sudah menjadi rahasia umum dan hidup di tengah masyarakat yang perlahan semakin pragmatis dan enggan untuk mengkritisi tindakan koruptif.

Uang sebagai sarana politik merupakan salah satu sumber intimidasi kepada masyarakat yang dilakukan secara sadar oleh penguasa. Dan anehnya masyakat menganggap hal itu biasa saja.

Ketika dalam kondisi persimpangan dan kita kesulitan menentukan pemimpin hebat, maka kita hanya akan bersandar pada kekuatan Hukum di Republik ini.

Apa yang menjadi pegangan kita untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Pegangan kita adalah hukum. Kalau politisi sudah tidak mesra lagi dengan hukum, hal itu tanda bahwa ada persengkokolan jahat.

Dan ketika politisi membangun kelompok oligargi vigilantenya, masyarakat adalah sasaran empuk untuk dimobilisasi sesuai keinginan politisi dan penguasa.

Itulah mengapa, partisipasi kita perlu juga didorong sampai pada proses penyadaran betapa pentingnya warga negara di Republik ini.

Kita tidak sekadar penontong yang terus setuju terhadap perilaku jahat elite berkuasa. Kita memiliki kesempatan untuk mengkritik dan memberikan solusi arternatif melalui berbagai sarana yang disepakati negara demokratis ini.

Tidak sekadar juga sebagai petugas pencoblos setiap ada penyelenggaraan Pemilu. Kesadaran partisipasi kita harus lebih berkualitas sehingga cita-cita bangsa ini perlahan-lahan dapat tercapai.

Bukankah pendiri bangsa kita memiliki harapan setiap warga negara menjadi cerdas dan mandiri dalam setiap kontribusinya membangun bangasa ini.

Melupakan vigilante

Kekerasan apapun bentuknya selalu menyisakan dendam. Dendam adalah pikiran mundur yang berbahaya bagi kelangsungan bernegara.

Praktik poltik elite ketika pemilihan presiden 2019 merupakan salah satu contoh baik bahwa kompetisi Pemilu tidak menceraikan kita sebagai bangsa.

Terbukti dengan elite nasional Jokowi dan Prabowo yang sebelumnya merupakan saingan dalam merebut kursi nomor satu di Republik ini, pada akhirnya bergandengan tangan untuk membangun Bangsa.

Setidaknya suasana politik elite nasional meredam amarah dari kelompok garis keras pendukung masing-masing Paslon.

Kita sadar bahwa isu politik 2019 sangat panas dan kontroversial, mengingat isu yang diangkat adalah luka-luka lama bangsa ini.

Tentu dendam bisa saja muncul sebagai akibat dari peran isu populer yang merambak sampai ke rumah-rumah warga, membuat mendidih telinga para pendukung dari masing-masing Paslon.

Akibatnya adalah kontak fisik dan logika intimidasi yang dijunjung dalam proses politik di lapangan.

Bertindak atas dasar ketidaksukaan apa lagi dilakukan kepada saudara sebangsa akan memundurkan kualitas demokrasi kita.

Kita tentunya bukan penjaga malam yang asal memukul orang karena kenyamanan diganggu. Ada proses diskusi, rekonsiliasi dan saling menghargai pendapat orang yang memang tumbuh dalam kultur negara ini.

Lalu mengapa masyarakat kita lebih anarkis dan fanatik dalam membela dukungannya?  Bukankah lebih beradab anarkisme itu diluapkan dalam argumentasi yang logis dan cerdas daripada kita saling senggol antarsesama saudara.

Demokrasi yang telah disepakati mendorong setiap warga negara memiliki tempat yang sama tidak hanya di mata hukum, tetapi hak bersuara dan menyatakan pendapat.

Tetapi perlu dicatat bahwa demokrasi menuntut pertanggungjawaban dari berbagai pihak. Demokrasi tidak semata–mata kebebasan yang keblabasan dan berujung pada tindak kekerasan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belum Ada Capres, KIB Mengaku Tak Mau Calonnya Senasib Anies Jadi Sasaran Tembak

Belum Ada Capres, KIB Mengaku Tak Mau Calonnya Senasib Anies Jadi Sasaran Tembak

Nasional
Arsul Sani Sebut Sandiaga Masih Datangi Acara PPP, Peluang Bergabung Masih Terbuka

Arsul Sani Sebut Sandiaga Masih Datangi Acara PPP, Peluang Bergabung Masih Terbuka

Nasional
Erwin Aksa Sebut Jusuf Kalla yang Usulkan Perjanjian Anies-Sandi

Erwin Aksa Sebut Jusuf Kalla yang Usulkan Perjanjian Anies-Sandi

Nasional
Reshuffle Diprediksi Akan Tetap Terjadi karena Komunikasi Nasdem-PDI-P Sudah Rusak

Reshuffle Diprediksi Akan Tetap Terjadi karena Komunikasi Nasdem-PDI-P Sudah Rusak

Nasional
Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Nasional
Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Nasional
Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Nasional
Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Nasional
Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Nasional
Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Nasional
Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Nasional
Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasional
Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Nasional
Soal Kapan KIB Akan Bahas Capres-Cawapres, Arsul Sani: Jangan Terburu-buru

Soal Kapan KIB Akan Bahas Capres-Cawapres, Arsul Sani: Jangan Terburu-buru

Nasional
Muhaimin Minta Kader PKB Ada di Tengah Warga NU, Bukan Hanya Dekat

Muhaimin Minta Kader PKB Ada di Tengah Warga NU, Bukan Hanya Dekat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.