Konflik KSAD Dudung-Effendi Sisakan Kritik Pengerahan Prajurit Masuk ke Politik

Menurut dia, pernyataan Effendi menunjukkan tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan.

“Toh, Tuhan Maha Pemaaf, masa manusia tidak memaafkan, kami juga memaafkan. Manusia tidak terlepas dari kekhilafan, kesalahan, ya itulah pada dasarnya manusia tidak sempurna,” kata Dudung dalam konferensi pers di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Walaupun sudah memaafkan, Dudung tetap mempersilakan Effendi jika ingin menemuinya untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Bahkan, Dudung siap kapan saja apabila Effendi ingin menemuinya.

“Saya kapan saja mau ketemu, boleh. Pak Effendi mau datang juga silakan,” ujar Dudung.

“Di HP saya belum ada SMS, belum ada telepon. Kalau beliau mau datang (ke Mabesad) saya terima dengan baik. Tidak ada masalah,” ucap eks Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu.

Adapun polemik Effendi dengan Dudung berawal ketika Komisi I DPR RI menggelar rapat bersama dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI, Senin (5/9/2022).

Dalam rapat tersebut, Effendi menyebut TNI seperti gerombolan. Tidak hanya itu, Effendi juga menyinggung isu renggangnya hubungan Dudung dan Andika.

Tak ayal, dua pernyataan tersebut membuat prajurit TNI AD naik pitam, mulai dari level Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Resor Militer (Korem), Komando Daerah Militer (Kodam), hingga ring utama di lingkungan Mabes AD.

Tak lama setelah pernyataannya mendapat kecaman, Effendi langsung menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Mewajarkan

Di sisi lain, Dudung menganggap kecaman prajurit terhadap Effendi sebagai hal wajar.

Dudung beralasan bahwa prajurit selama ini telah berkeringat menjalankan tugas di medan operasi. Apalagi, tugas operasi yang dilaksanakan membuat mereka harus pergi meninggalkan anak dan istri.

Belum lagi, mereka juga dihadapi dengan berbagai kesulitan selama menjalankan tugas operasi tersebut.

“Nah hal inilah yang kemudian mengakibatkan mereka mendengar berita seperti kemarin wajar-wajar saja kalau seorang prajurit menyampaikan ungkapan penyesalan, keprihatinan,” kata Dudung.

Setelah meminta maaf, Dudung pun meminta prajurit untuk menghentikan kecaman terhadap Effendi.

Dudung mengingatkan agar segenap prajurit TNI AD harus lebih dewasa dalam menghadapi polemik yang ada.

“Sudah cukup. Beliau sudah meminta maaf. Kita harus lebih dewasa. Kita harus lebih legawa,” ucap Dudung.

Beda pendapat hal biasa

Dudung mengakui bahwa terdapat perbedaan pendapat antara dirinya dengan Andika. Namun, baginya perbedaan pendapat di tubuh TNI merupakan hal biasa.

Bahkan, perbedaan pendapat juga terjadi ketika panglima TNI masih dijabat Hadi Tjahjanto dengan Andika yang ketika itu masih KSAD. Termasuk perbedaan pendapat antara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan KSAD Jenderal Mulyono.

“Ada isu kalau saya dengan Panglima TNI ada perbedaan pendapat dan sebagainya, itu biasa. Zaman Pak Hadi dengan Pak Andika, Zaman Pak Mulyono dengan Pak Gatot, (perbedaan pendapat) itu biasa,” ungkap dia.

Di samping itu, Dudung mengaku selama ini tetap menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Andika. Bahkan, Dudung berencana dalam waktu dekat akan menemui Andika.

“Kita masih komunikasi. Tidak ada masalah. Nanti dalam waktu dekat saya akan bertemu dengan Panglima,” ungkap Dudung.

Selama polemik pernyataan Effendi mengemuka, Dudung mengungkapkan bahwa Andika meminta dirinya untuk meredam prajurit.

“Koordinasi kita SMS-an dengan beliau agar diredam anggota. Oh siap. Saya sampaikan demikian. Agar anggota tidak liar untuk menanggapi hal-hal yang terlalu, ya istilahnya jangan ditanggapi berlebihan,” kata dia.

Implusif

Setelah memaafkan Effendi, Dudung masih mendapat kritik dari masyarakat sipil atas dugaan adanya isntruksi ke prajurit untuk mengecam Effendi.

Instruksi tersebut sebagaimana beredarnya rekaman video yang memperlihatkan Dudung meminta jajarannya bereaksi atas pernyataan Effendi.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai jika reaksi prajurit terhadap Effendi sebagai bentuk spontanitas, hal ini menunjukkan bahwa masih ada prajurit di level bawah yang cenderung impulsif.

Namun, jika kecaman tersebut terbukti ada perintah dari pimpinan level manapun, hal ini tetap memperlihatkan adanya kecenderungan implusifitas di level pimpinan.

Padahal, pimpinan semestinya lebih matang dan terdidik dalam menghadapi polemik.

“Ini tidak bisa dibiarkan. Perilaku impulsif atau kecenderungan bertindak tanpa berpikir di level manapun, dapat membahayakan dirinya, rekan-rekan, pimpinan bahkan orang lain,” ungkap Fahmi.

Dievaluasi

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan evaluasi Dudung

Koalisi memandang Dudung telah menggerakkan prajurit untuk memprotes pandangan Effendi. Protes tersebut juga dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap otoritas sipil negara.

"Koalisi mendesak DPR dan Presiden segera mengevaluasi KSAD, karena sikap tindak KSAD itu merupakan bentuk pembangkangan terhadap otoritas sipil yang tidak dibenarkan dalam sistem demokrasi dan negara hukum," kata Julius.

Menurut dia, evaluasi tersebut harus dijalankan karena saat ini Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan institusi militer sebagai instrumen pertahanan negara.

Sebagai alat, kata dia, tidak dimungkinkan pimpinan militer melakukan protes atau kritik secara terbuka di luar sarana atau forum formil kepada pemimpin sipil.

“Militer harus tunduk atas kebijakan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas sipil," tegas Julius.