Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Naikkan Harga BBM, Megawati: Situasinya Tidaklah Gampang

Kompas.com - 15/09/2022, 19:04 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JEJU, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat untuk bisa memahami keputusan Pemerintah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sehingga harga pertalite dan solar naik.

Megawati mengatakan, dirinya mencoba mempelajari situasi yang terjadi sehingga pemerintah mengambil kebijakan tersebut.

“Sampai Menteri Keuangan sendiri sudah turun untuk menjelaskan alasannya, bahwa sebenarnya masalah BBM itu, kalau kita pelajari dengan baik, memang ya itu malah memberikan sebuah kesempatan. Bagaimanapun juga kita kan tak bisa (mempertahankan harga lama),” kata Megawati usai menghadiri Jeju Forum for Peace and Prosperity, Korea Selatan, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: Soal Kenaikan BBM, Megawati: Kalau Tidak Dinaikkan Malah Lebih Sulit

Megawati mengatakan, soal BBM, tentu dirinya berpengalaman karena pernah masuk di pemerintahan sebagai mantan presiden dan wakil presiden.

Menurutnya, keputusan kenaikan harga itu sebenarnya sudah sangat jelas.

“Kalau nanti tidak dinaikan, lalu situasi kondisinya malah menjadi lebih sulit, lalu bagaimana?” ujar Megawati.

Presiden ke-5 RI itu mengaku sangat yakin, pemerintahan Jokowi memutuskan hal tersebut dengan tidak mudah.

Baca juga: Megawati Serukan Kesetaraan Dunia Tanpa Sekat Perbedaan di Jeju Forum

Megawati lantas menegaskan bahwa pernyataannya ini bukan karena Jokowi adalah sosok yang diusung PDI-P sebagai presiden dua periode.

“Ini bukannya karena kebetulan presiden, Pak Jokowi itu adalah presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan ya. Saya tahu juga nanti bisa sampai dibawa-bawa urusan PDI Perjuangannya," katanya.

"Tapi, situasi ini kan tentunya tidaklah begitu gampang, tidak asal-asalan saja dinaikkan BBM,” ujar Megawati.

Megawati mengatakan bahwa keputusan tersebut pasti sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah.

Dalam hal ini, lanjut Megawati, kenaikan harga BBM dipastikan sudah melalui rapat-rapat kabinet.

"Ya tentu, bagaimana tidak dipertimbangkan, lalu apa gunanya ada rapat kabinet?" ucap Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu.

Baca juga: Megawati Puji Jeju karena Tanahnya Subur, tapi Sedih Tak Bisa Bawa Pulang Azalea

Megawati menyadari, terkadang masih ada saja yang memang tidak mau berusaha mengerti dengan kondisi yang ada.

Menurutnya, hal tersebut memprihatinkan. Padahal, kondisi saat ini memang berat karena Indonesia dan dunia belum benar-benar keluar dari pandemi Covid-19.

Oleh karenanya, pendanaan untuk Covid-19 tidak bisa begitu saja dialihkan demi menambah subsidi BBM.

“Jadi jangan justru dibalik ya bahwa memang Covid ini juga seperti sebuah pertimbangan yang tidak mudah, apakah dilepas saja? Tapi kan nanti (kalau dilepas) yang kena juga rakyat. Artinya kan bisa makin banyak yang menderita. Kan begitu antara lain pertimbangan-pertimbangannya,” urai Megawati.

“Jadi, saya berharap masyarakat jangan selalu mengambil sebuah pengertian itu langsung membelah begitu,” kata Megawati.

Baca juga: Soal Kenaikan BBM, Megawati: Kalau Tidak Dinaikkan Malah Lebih Sulit

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com