Salin Artikel

Pemerintah Naikkan Harga BBM, Megawati: Situasinya Tidaklah Gampang

Megawati mengatakan, dirinya mencoba mempelajari situasi yang terjadi sehingga pemerintah mengambil kebijakan tersebut.

“Sampai Menteri Keuangan sendiri sudah turun untuk menjelaskan alasannya, bahwa sebenarnya masalah BBM itu, kalau kita pelajari dengan baik, memang ya itu malah memberikan sebuah kesempatan. Bagaimanapun juga kita kan tak bisa (mempertahankan harga lama),” kata Megawati usai menghadiri Jeju Forum for Peace and Prosperity, Korea Selatan, Kamis (15/9/2022).

Megawati mengatakan, soal BBM, tentu dirinya berpengalaman karena pernah masuk di pemerintahan sebagai mantan presiden dan wakil presiden.

Menurutnya, keputusan kenaikan harga itu sebenarnya sudah sangat jelas.

“Kalau nanti tidak dinaikan, lalu situasi kondisinya malah menjadi lebih sulit, lalu bagaimana?” ujar Megawati.

Presiden ke-5 RI itu mengaku sangat yakin, pemerintahan Jokowi memutuskan hal tersebut dengan tidak mudah.

Megawati lantas menegaskan bahwa pernyataannya ini bukan karena Jokowi adalah sosok yang diusung PDI-P sebagai presiden dua periode.

“Ini bukannya karena kebetulan presiden, Pak Jokowi itu adalah presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan ya. Saya tahu juga nanti bisa sampai dibawa-bawa urusan PDI Perjuangannya," katanya.

"Tapi, situasi ini kan tentunya tidaklah begitu gampang, tidak asal-asalan saja dinaikkan BBM,” ujar Megawati.

Megawati mengatakan bahwa keputusan tersebut pasti sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah.

"Ya tentu, bagaimana tidak dipertimbangkan, lalu apa gunanya ada rapat kabinet?" ucap Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu.

Megawati menyadari, terkadang masih ada saja yang memang tidak mau berusaha mengerti dengan kondisi yang ada.

Menurutnya, hal tersebut memprihatinkan. Padahal, kondisi saat ini memang berat karena Indonesia dan dunia belum benar-benar keluar dari pandemi Covid-19.

Oleh karenanya, pendanaan untuk Covid-19 tidak bisa begitu saja dialihkan demi menambah subsidi BBM.

“Jadi jangan justru dibalik ya bahwa memang Covid ini juga seperti sebuah pertimbangan yang tidak mudah, apakah dilepas saja? Tapi kan nanti (kalau dilepas) yang kena juga rakyat. Artinya kan bisa makin banyak yang menderita. Kan begitu antara lain pertimbangan-pertimbangannya,” urai Megawati.

“Jadi, saya berharap masyarakat jangan selalu mengambil sebuah pengertian itu langsung membelah begitu,” kata Megawati.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/15/19042981/pemerintah-naikkan-harga-bbm-megawati-situasinya-tidaklah-gampang

Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke