Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kenaikan BBM, Megawati: Kalau Tidak Dinaikkan Malah Lebih Sulit

Kompas.com - 15/09/2022, 18:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JEJU, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menilai, langkah yang diambil pemerintah terkait kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah melalui berbagai pertimbangan.

Dia menilai, pemerintah tidak akan memutuskan menaikkan harga BBM dengan sembarangan tanpa pertimbangan yang matang.

"Pertanyaan saya, yang utama, kalau nanti tidak dinaikan, lalu sikon (situasi kondisi)nya malah menjadi lebih sulit, lalu bagaimana? Jadi saya sangat yakin (kebijakan menaikkan harga bbm yang diambil) pemerintah itu," kata Megawati di kawasan Jeju, Korea Selatan usai menghadiri Jeju Forum for Peace and Prosperity, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: Megawati Jajaki Diplomasi dengan Jeju soal Perdagangan hingga Pariwisata

Megawati menegaskan, dukungannya itu bukan karena pemerintahan saat ini dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan kader PDI-P. Tetapi, karena memang kenaikan harga BBM adalah langkah yang tepat. 

"Saya tahu juga sampai dibawa-bawa urusan PDI Perjuangan nya. Ini kan (kebijakan kenaikan BBM) tentunya tidaklah begitu gampang atau asal-asalan saja dinaikkan BBM tersebut," jelas Megawati.

Baca juga: Megawati Bawa Pesan Ideologi Pancasila di Jeju Forum

Kendati demikian, Megawati mengingatkan agar kenaikan BBM tidak membuat rakyat semakin menderita.

Hal tersebut lantaran masyarakat masih belum terlepas kesulitan akibat pandemi Covid-19.

"Saya juga sangat merasa prihatin, karena kita ini sendiri kan masih belum keluar dari Covid. Jadi jangan justru dibalik ya, bahwa memang Covid ini juga seperti sebuah pertimbangan yang tidak mudah, apakah dilepas saja?" tutur Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com