Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kilas Balik Manuver Jhoni Allen Hendak Kudeta AHY, Berujung Pemecatan dari Demokrat dan DPR

Kompas.com - 15/09/2022, 11:42 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Gaduh pemecatan Jhoni Allen Marbun sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrat sampai ke babak akhir.

Pada 7 September 2022, Presiden Joko Widodo meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 93/P Tahun 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Melalui keprres tersebut, Jhoni resmi didepak dari Parlemen.

Baca juga: Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Jhoni Allen Marbun dari DPR

"Meresmikan pemberhentian dengan hormat Jhonni Allen Marbun sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat daerah pemilihan Sumatera Utara II dan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2019-2024," bunyi petikan keppres.

"Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," lanjutan isi keppres.

Pemberhentian Jhoni sebagai anggota DPR melalui proses yang panjang selama lebih dari 1,5 tahun.

Kegaduhan ini bermula dari upaya kudeta di tubuh Partai Demokrat.

Terlibat kudeta

Awal Februari 2021, muncul kabar mengejutkan soal pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Selain melibatkan sejumlah kader Demokrat, upaya kudeta ini juga menyeret Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Melalui kongres luar biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021, kubu kontra-AHY menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat.

Baca juga: Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Namun, hasil KLB itu ditolak pengesahannya oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Upaya kudeta ini sempat berlanjut ke meja hijau. Kubu KLB beberapa kali mengajukan gugatan ke pengadilan, mulai dari Mahkamah Agung (MA), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hingga Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Namun, hasilnya nihil lantaran semua gugatan ditolak. Dengan demikian, kepemimpinan Demokrat masih dikuasai AHY.

Beberapa kader Demokrat disebut terlibat dalam gerakan makar ini, salah satunya Jhoni Allen. Nama Jhoni sendiri sempat ditetapkan sebagai sekretaris jenderal Partai Demokrat versi kubu kontra-AHY.

"Jhoni Allen salah satu yang masuk (upaya makar). Jhoni Allen salah satu nama yang disebut dalam BAP," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Halaman:


Terkini Lainnya

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com