Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Pergantian Ketum PPP, Suharso Konsisten Bungkam

Kompas.com - 12/09/2022, 21:13 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa tetap bungkam ditanya soal pergantian ketua umum PPP.

Adapun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengesahkan kepengurusan PPP yang baru dibawah kepemimpinan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum.

Suharso telah hadir dua kali di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (12/9/2022).

Namun, dalam dua kesempatan itu ia tak menjawab pertanyaan awak media terkait hal itu.

Baca juga: Saat Suharso Monoarfa Enggan Bicara Banyak soal Kepemimpinan Baru PPP...

Saat Suharso menghadiri rapat Komisi XI, Senin siang, ia memberikan jawaban tak jelas pada pertanyaan awak media soal pergantian jabatan ketua umum PPP sampai upaya hukum yang bakal diajukan.

“Tenang-tenang, masih di Jakarta,” ucap dia.

Kemudian, pada malam harinya, Suharso menghadiri rapat bersama Komisi II DPR. Kali ini, ia kembali enggan bicara.

“Belum, belum, nanti, nanti,” kata dia.

Awak media sempat mempertanyakan sikap Suharso tersebut. Hingga sebelum memasuki mobil dan meninggalkan Kompleks Parlemen Senayan, ia tetap tak memberikan tegas.

“Enggak apa-apa, enggak apa-apa,” kata dia.

Baca juga: Kemenkumhan Sahkan PPP Mardiono, Suharso: Nanti Saya Selesaikan Baik-baik

Suharso dilengserkan dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten, Minggu (4/9/2022).

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengeklaim keputusan tersebut berdasarkan usulan kader di daerah.

Ia mengatakan, ada 30 dari 34 dewan pimpinan wilayah (DPW) PPP yang meminta Suharso mundur.

Alasannya, para kader tak puas berada di bawah kepemimpinan Suharso dan ingin fokus meningkatkan elektabilitas PPP guna menghadapi Pemilu 2024.

Sementara itu, Ketua DPP PPP Saifullah Tamliha pernah menyampaikan bahwa Suharso bakal mengajukan gugatan hukum atas keputusan Mukernas.

Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana, Suharso Bicarakan Masalah PPP dan IKN

Halaman:


Terkini Lainnya

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com