Yusril: Kalau BUMN Bangun Ibu Kota Baru, Nanti Enggak Jadi-jadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memberikan pandangannya soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, jika badan usaha milik negara (BUMN) yang membangun ibu kota baru, dikhawatirkan akan selesai dalam waktu yang lama.

Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana, Yusril Bahas Aspek Hukum Percepatan Pembangunan IKN

Hal itu disampaikan Yusril usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

"Kita lihat di sekitar Jakarta ini banyak kota-kota baru yang dibangun oleh pihak swasta dan mereka sepertinya paham yang dibutuhkan masyarakat. Jadi kalau BUMN bangun kota baru nanti enggak jadi-jadi," kata Yusril.

"Tapi kalau BUMN membangun kompleks pemerintahan itu, memang sudah tugasnya," tuturnya.

Baca juga: Mobil Listrik Bakal Jadi Mobil Istana Kepresidenan di IKN

Dia mengungkapkan, sejak enam bulan lalu pihak swasta sudah banyak yang menyampaikan keinginannya ikut terlibat dalam pengembangan IKN.

Hal tersebut pun juga sudah disampaikannya kepada Presiden Jokowi.

Yusril pun berpandangan, tanpa swasta pengembangan IKN akan susah dilakukan.

"Tanpa swasta kan susah men-develop IKN ini. Tapi swasta itu menyadari bahwa pemerintah mungkin juga dengan APBN akan develop fasilitas perkantoran pemerintahan. Dan tentu akan dikerjakan dengan BUMN," tuturnya.

"Tetapi, untuk membangun kawasan permukiman, kawasan komersial supaya Ibu Kota ini tidak menjadi kota hantu dalam tanda kutip begitu, yang pengalaman membangun kota-kota itu kan sebenarnya swasta," jelas Yusril.

Baca juga: Presiden Perintahkan IKN Jadi Proyek Strategis Nasional dan Pembangunannya Dipercepat

Dia pun menjelaskan, dari sisi legal formal, memungkinkan bagi pihak swasta untuk ikut membangun IKN.

Sebab, dalam peraturan hukum sudah ada blok-blok yang dipersiapkan Otorita IKN kepada swasta untuk membangun Kota Nusantara.

"Ya sangat memungkinkan dan memang sudah ada blok-blok sudah dipersiapkan oleh otorita yang di mana diserahkan kepada swasta untuk men-develop itu," tutur Yusril.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi pada Senin pagi, dibahas soal percepatan pembangunan IKN dari sisi hukum.

"Hanya sedikit saja bicara tentang masalah IKN. Ya jadi apa yang kita bisa bantu. Masalah apa namanya percepatan IKN ini supaya bisa jalan," ujar Yusril kepada wartawan usai pertemuan.

Dia menuturkan, pembicaraan pada Senin pagi merupakan tindak lanjut atas pembicaraan yang dilakukan enam bulan lalu.

Baca juga: IKN Tak Gelar Pemilu 2024, Mendagri Usul Badan Otorita Diawasi DPR RI

Saat itu sudah banyak pihak swasta yang ingin terlibat dalam pembangunan IKN.

"Dan presiden mempersilakan dilakukan. Dan beliau meminta kepada saya agar dalam waktu dekat ini saya berbicara dengan Pak Kepala IKN Bambang Susantono," ungkapnya.

Yusril melanjutkan, dalam pertemuan hari ini Presiden Jokowi juga menjelaskan soal aspek hukum IKN yang sudah ada.

Baca juga: Mencegah Otorita IKN Otoriter

Apabila diminta untuk membantu analisis dan menyusun draf analisis, dirinya akan membantu.

"Kalau ada hal-hal lebih detail yang memerlukan analisis atau pertimbangan hukum ataupun drafting mungkin saya bisa membantu," tambah Yusril.