Imbas Konflik Internal, Suara PPP Diprediksi Jeblok pada Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi memprediksi, perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bakal merosot pada Pemilu 2024.

Ini tak lepas dari konflik internal PPP beberapa waktu terakhir, di antaranya pelengseran Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum partai berlambang Kabah itu.

"Konflik internal PPP sangat berdampak terhadap soliditas dan proses kerja-kerja politik dalam menaikkan elektoral," kata Ari kepada Kompas.com, Jumat (9/9/2022).

Baca juga: Suharso Monoarfa Diberhentikan dari Ketum PPP

Ari mengatakan, konflik internal PPP bukan sekali ini saja terjadi. Pada 2017-2018 lalu, terjadi dualisme kepemimpinan antara Romahurmuziy dan Djan Faridz.

Setelahnya, pada 2019, PPP digoyang kasus korupsi yang menjerat ketua umumnya, Romahurmuziy.

Padahal, 2015 silam, kasus korupsi juga sempat menjegal Ketua Umum PPP yang juga Menteri Agama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Suryadharma Ali.

Menurut Ari, konflik demi konflik di tubuh PPP terjadi akibat kegagalan manajerial kepemimpinan di partai tersebut.

"Saya begitu khawatir perolehan suara PPP dari pemilu ke pemilu akan terus merosot karena partai ini lebih disibukkan dengan urusan rumah tangganya sendiri," ujarnya.

Baca juga: Kilas Balik Deretan Konflik Internal di PPP

Tak hanya elektabilitas partai, Ari berpendapat, konflik internal PPP juga akan mengganggu soliditas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), kongsi yang dibangun PPP bersama Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Pemilu 2024.

Dengan besarnya turbulensi ini, bisa jadi arah kemudi PPP berubah di bawah nakhoda baru.

"Bisa tetap istikamah dengan kebijakan ketua umum yang lama atau justru mengalihkan arah perahu ke dermaga koalisi yang lain," kata Ari.

Seandainya pun PPP memilih hengkang dari KIB, Ari yakin partai itu akan merapat ke koalisi yang berpotensi menang dan menawarkan keuntungan besar.

Melihat rekam jejak dan basis pendukung partai, menurut Ari, terbuka kemungkinan PPP merapat ke koalisi PDI Perjuangan atau Gerindra, bukan ke kubu Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dengan PDI-P, PPP punya faktor historis duet presiden dan wakil presiden Megawati Soekarnoputri, yang merupakan Ketua Umum PDI-P, dengan Hamzah Haz yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PPP.

Baca juga: Teriakan Capek, Bohong, Turun Penuhi Acara PPP yang Tak Dihadiri Suharso dan Plt Ketum

Sementara, lanjut Ari, kendati basis massa PPP juga berasal dari kelompok muslim, namun segmennya berbeda dengan basis massa PKS.

"Jika dilihat Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) lebih condong ke PKS, tentu PPP lebih sreg bergandengan dengan koalisi yang berintikan PDI-P atau Gerindra," kata dosen Universitas Indonesia itu.

Sebagaimana diketahui, Suharso Monoarfa dipecat dari Ketua Umum PPP melalui forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar pada Minggu (4/9/2022). Suharso dipecat imbas pernyataan "amplop kiai".

Sebagai gantinya, Muhamad Mardiono ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum PPP.

Atas pemecatan ini, kubu Suharso tak terima. Tim hukum DPP PPP disebut tengah mempersiapkan langkah hukum merespons pencopotan ini.

Rencananya, kubu Suharso bakal melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).