Dilengserkan dari Jabatan Ketum PPP, Suharso: Jangan Bawa-bawa Nama Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Suharso Monoarfa meminta agar nama Presiden Joko Widodo tidak dibawa dalam konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hal itu disampaikan Suharso dalam video yang beredar di media. Video itu diketahui diambil di acara Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Redtop Hotel, Jakarta, Selasa (6/9/2022) pagi. Video ini juga sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani.

“Jangan bawa-bawa nama Presiden, jangan bawa-bawa nama lembaga-lembaga negara,” tutur Suharso dalam video itu.

Baca juga: Kekeh Masih Jadi Ketum PPP, Suharso: Yang Tidak Mau Konsolidasi, Minggir!

Suharso tampak emosional berbicara di depan panggung. Di depan kader PPP yang mendukungnya itu, ia menegaskan agar tak perlu mencatut nama Jokowi dalam persoalan partai.

“Saya tekankan sekali lagi, jangan bawa nama Presiden. Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini,” katanya.

Suharso lantas mengingatkan bahwa Pemilu 2024 tinggal sebentar lagi. Sehingga, ia meminta agar tak ada perpecahan di dalam PPP.

“Kita harus konsolidasi, yang tidak mau konsolidasi, minggir,” ujarnya.

Baca juga: Panas di Acara PPP Usai Pencopotan Suharso Monoarfa, Waketum Beri Penjelasan

Diketahui posisi Suharso sebagai Ketua Umum PPP digantikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengungkapkan proses itu terjadi melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Banten, Minggu (4/9/2022).

Ia mengeklaim, alasan para kader meminta Suharso diganti karena ingin meningkatkan elektabilitas partai jelang Pemilu 2024.

Di sisi lain, Arsul menyebutkan pihaknya telah berkomunikasi dengan Suharso ihwal pergantian tersebut, dan tengah menyiapkan jabatan baru untuknya.

"Kita ingin tempatkan beliau di posisi terhormat tapi tidak di puncak eksekutif partai,” sebutnya ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (5/9/2022).