Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Azwar Aswin
Peneliti BRIN

Peneliti pada Pusat Riset Kebijakan Publik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Mencegah Otorita IKN Otoriter

Kompas.com - 09/09/2022, 10:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Selain itu, dalam hal pengalaman, ada keterbatasan dari dua figur yang saat ini menduduki posisi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

Meski merupakan kombinasi yang baik dalam bidang transportasi dan pengembangan properti, keduanya tidak memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau pejabat daerah.

Maka itu, melibatkan tokoh lokal yang berpengalaman sebagai kepala daerah atau pejabat daerah dalam struktur Otorita IKN dapat menjadi opsi untuk membantu menutupi keterbatasan tersebut.

Adapun keunggulan dari pemimpin lokal di Kaltim terletak pada kemampuan mereka dalam hal menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Mengacu pada data BPS tahun 2010-2021, Provinsi Kaltim selama sebelas tahun terakhir konsisten menempati peringkat tiga dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bawah DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta.

Dari data ini, dapat dikatakan Kaltim merupakan daerah dengan kualitas hidup tertinggi di luar pulau Jawa.

Pengalaman para pemimpin Kaltim itu akan sangat berguna nantinya dalam merancang strategi untuk menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat IKN, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. Sebab dua hal inilah yang sering dikhawatirkan oleh sebagian besar calon penduduk IKN.

Pada akhirnya, meritokrasi dan inklusivitas adalah dua kata kunci yang akan memastikan proses pembangunan IKN berjalan egaliter dan terbuka.

Otorita IKN akan diisi oleh orang-orang terbaik dan di sisi lain juga memberi ruang bagi unsur lokal terbaik untuk ikut berperan.

Apakah dua kata kunci ini akan menjamin Otorita IKN lepas sepenuhnya dari kemungkinan menjadi otoriter? Tidak menjamin sepenuhnya, tapi setidaknya kemungkinannya akan jauh lebih kecil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com