Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Renggangnya Hubungan Panglima TNI-KSAD, Politikus di Senayan Jangan Perkeruh Situasi

Kompas.com - 09/09/2022, 06:45 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para politikus di Senayan diharapkan tidak memperkeruh situasi atas isu renggangnya hubungan antara Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Friksi antarmatra maupun faksi di institusi militer dinilai cukup mafhum terjadi, termasuk di Indonesia. Namun, sebaiknya kondisi seperti ini dapat segera diselesaikan lantaran soliditas dan profesionalitas TNI menjadi pertaruhannya.

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon sebelumnya meminta agar Presiden Joko Widodo turun tangan menengahi ketidakharmonisan hubungan antara Andika dan Dudung.

Baca juga: Panglima Tak Tampak di Acara Komcad, KSAD: Saya sudah SMS-an

"Harus (Jokowi turun tangan). Jangan sampai orang berpikir bahwa, ini dalam tanda petik ya. Karena ini berlangsung sudah cukup lama," ucap Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Isu ketidakharmonisan hubungan Andika dan Dudung sebelumnya diungkapkan juga oleh Effendi saat Komisi I menggelar rapat mengenai anggaran dengan Kementerian Pertahanan dan TNI, Senin (5/9/2022). Hal itu berawal ketika Effendi tak melihat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Dudung hadir saat rapat.

Pada saat yang sama, Panglima beserta dua pucuk pimpinan matra laut dan matra udara hadir rapat. Sementara Dudung diwakili oleh Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subiyanto.

Baca juga: Effendi PDI-P Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan soal Konflik Panglima-KSAD

Ketika itu, Effendi menyebutkan bahwa sudah rahasia umum di mana ada Panglima TNI di suatu lokasi, maka tidak ada KSAD di tempat yang sama. 

Namun, Panglima secara tegas membantah hal tersebut. Menurut Andika, dirinya tidak memiliki persoalan dengan Dudung. Kalaupun terjadi perbedaan pendapat antarpasukan, menurut Andika, dirinya mengembalikan lagi persoalan perbedaan itu kepada aturan yang berlaku.

Hal yang sama pun turut ditegaskan Dudung. Menurutnya, ketidakhadiran dirinya pada saat rapat anggaran awal pekan ini lantaran mendapatkan perintah dari Panglima untuk mengecek kesiapan pasukan yang hendak bertolak ke Papua.

Baca juga: Hubungan Panglima TNI Andika dan KSAD Dudung Disebut Tak Harmonis, Pangdam Jaya: Cuma Isu yang Dikembangkan

Dudung bahkan menegaskan TNI solid meski tak jarang terjadi perbedaan pendapat antara atasan dengan bawahan. Selain itu, ia menyebut pihak-pihak yang menyuarakan isu tersebut justru ingin memperkeruh situasi, dan mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

"Wah itu kan orang-orang yang harus kita waspadai, ancaman-ancaman internal yang suka menganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang model-model begitu itu," kata Dudung di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Namun sehari berselang, ketika kegiatan pengukuhan 2.974 anggota Komponen Cadangan (Komcad) di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/9/2022), giliran Andika tak menghadiri kegiatan tersebut.

Baca juga: Tepis Isu Panglima Andika dan KSAD Dudung Tak Harmonis, Pangdam Jaya: Tak Ada Masalah, Buktinya Saya Bisa Kerja Normal

Padahal, kegiatan itu turut dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, KSAD, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono.

Dudung menyatakan bahwa ketidakhadiran Panglima lantaran tengah disibukkan untuk persiapan kegiatan di luar negeri. 

"Beliau ada kesibukan kan mau ke luar negeri, saya belum sempat. Tapi saya sudah SMS-an enggak ada masalah, enggak ada yang dipermasalahkan," kata KSAD.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com