Mencegah Otorita IKN Otoriter

Proses lelang jabatan seperti yang telah dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah bisa dicontoh oleh Otorita IKN.

Nama-nama yang meraih peringkat tertinggi dalam lelang jabatan itulah yang nantinya diusulkan oleh Kepala Otorita IKN kepada Presiden.

Hal ini akan menjamin kesetaraan kesempatan bagi siapapun untuk bersaing meraih posisi tersebut.

Kedua, Otorita IKN ke depan akan bekerja tanpa DPRD, oleh sebab itu lembaga ini perlu menaruh perhatian lebih pada sisi inklusivitas.

Dengan lain kata, keikutsertaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pembangunan IKN patut mendapat perhatian besar.

Masyarakat lokal diharapkan dapat ikut berlari di tengah lapangan sebagai pemain utama, bukan cuma duduk di pinggir sebagai penggembira.

Sebagaimana diberitakan oleh Kompas.com (10/3/2022), salah satu arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas setelah pelantikan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN adalah perlunya orang daerah dilibatkan dalam struktur Otorita IKN.

"Saya harapkan nanti otorita juga bisa untuk deputinya merekrut orang daerah. Sehingga keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan," ungkap Presiden Jokowi.

Pernyataan itu merupakan sinyalemen bahwa Presiden menaruh perhatian besar pada sisi inklusivitas dalam proses pembangunan IKN.

Dalam Perpres No. 62/2022 juga dinyatakan bahwa paling sedikit dua deputi dalam Otorita IKN diutamakan dari unsur masyarakat lokal Kalimantan Timur.

Adanya aturan ini semakin menegaskan bahwa proses pembangunan IKN harus berjalan dengan inklusif. Terbuka melibatkan semua, memberdayakan semua.

Dua deputi dari unsur lokal dalam struktur Otorita IKN ini juga harus diseleksi dengan prinsip merit, bukan asal tunjuk.

Sebab, dua deputi ini akan mengemban peran tambahan sebagai penyambung aspirasi masyarakat lokal.

Di lapangan, kerisauan soal lahan dari masyarakat Suku Balik dan Suku Paser yang sudah tinggal di wilayah IKN itu sebelum Indonesia merdeka, terus terdengar.

Kehadiran unsur masyarakat lokal dalam struktur Otorita IKN diharapkan dapat memfasilitasi dialog yang damai dan solutif dalam menyelesaikan persoalan semacam ini.