Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Sebut Panglima TNI Pusing karena Anggotanya Terlibat Kasus Kekerasan di Papua

Kompas.com - 07/09/2022, 17:30 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merasa pusing karena anggotanya terlibat aksi kekerasan di Papua.

Taufan Damanik mengatakan, Andika Perkasa sebenarnya ingin agar peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI tak lagi terulang.

"Saya pernah berdiskusi dengan Panglima TNI. Pak Panglima juga sebetulnya pusing dengan hal itu (kekerasan yang dilakukan anggota TNI di Papua). Dia juga berusaha mengatasi hal itu," kata Taufan saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Rabu (7/9/2022).

Namun, Taufan Damanik tidak menceritakan lebih lanjut diskusinya dengan Panglima TNI.

Baca juga: Anggota TNI Terlibat Mutilasi, Panglima TNI Diharap Evaluasi Operasi Militer di Papua

Ia hanya memberikan bocoran bahwa Panglima Andika sudah melakukan banyak upaya agar kekerasan oleh anggota TNI di Papua tak lagi terulang.

"Lebih baik tanya beliau, tapi saya percaya bahwa ada upaya-upaya untuk mengatasi itu (kekerasan agar tidak terulang)," papar Taufan.

Kekerasan dilakukan aparat TNI di Papua terus berulang

Diketahui, ini bukan kali pertama kekerasan dilakukan aparat TNI di Papua.

Catatan Front Mahasiswa Papua setidaknya sudah ada tiga kekerasan yang diduga dilakukan aparat TNI kepada masyarakat sipil Papua dalam kurun waktu kurang dari satu bulan.

Kekerasan tersebut tidak hanya menyebabkan luka-luka, tetapi juga korban jiwa.

Pada 22 Agustus 2022 diketahui terjadi peristiwa pembunuhan empat orang warga sipil dengan cara dimutilasi di Mimika.

Baca juga: Cegah Impunitas, Kasus 6 Anggota TNI AD Tersangka Mutilasi di Papua Mesti Dikawal

Dari kasus tersebut sudah ditetapkan 10 tersangka dengan enam tersangka adalah anggota TNI. Sedangkan empat tersangka lainnya adalah warga sipil.

Berselang beberapa hari, tepatnya 29 Agustus 2022 terjadi penganiayaan terhadap tiga warga sipil di Kelurahan Bade, Kecamatan Edera, Kabupaten Mappi, Papua.

Peristiwa yang diduga didalangi sejumlah anggota TNI itu menyebabkan satu orang tewas dan dua orang luka serius.

Ketua Front Mahasiswa Papua Rudi Kogoya mengatakan, informasi kasus ketiga baru saja mereka terima Selasa (6/9/2022) malam yang terjadi di Paniai.

"Yang saya lihat kepalanya bolong, kami belum tahu apakah penyiksaan atau penembakan. Kemungkinan dilakukan aparat TNI juga," ucap Rudi, Rabu.

Baca juga: Front Mahasiswa Papua Sebut Aparat TNI Diduga Terlibat Tiga Peristiwa Pembunuhan di Papua Kurang dari Sebulan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com