Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Mengaku Belum Dapat Informasi Ada Suap di Formula E

Kompas.com - 07/09/2022, 10:48 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku pihaknya belum menerima informasi dugaan suap terkait penyelenggaraan Formula E Jakarta.

Alex mengatakan, sejauh ini isu yang ramai menjadi perbincangan adalah dugaan penyalahgunaan wewenang dan memperkaya orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Kalau suap kita belum dapat informasi atau apa pun gitu kan, Pasal 2 Pasal 3, kan ini kan yang ramai Pasal 2 Pasal 3," kata Alex saat ditemui awak media di halaman Gedung Merah Putih KPK, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Anies Tiba di KPK untuk Beri Keterangan Terkait Formula E

Alex mengatakan, salah satu hal yang diperhatikan dalam kasus ini adalah ketentuan penggunaan APBD untuk kegiatan yang bersifat bisnis.

Karena itu, KPK akan mengumpulkan informasi seputar tahap awal tawaran Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga keuntungan yang didapatkan guna menemukan apakah terdapat ketentuan yang dilanggar atau tidak.

"Ketika ada peraturan yang dilanggar atau penyalahgunaan kewenangan ada kerugian negara, kan begitu," tutur Alex.

Alex menyoroti pembayaran commitment fee Formula E yang telah dibayarkan untuk tiga musim balapan hingga 2024.

Sementara, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis pada Oktober tahun ini. Selanjutnya, pucuk pimpinan DKI Jakarta akan diemban oleh Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas (Plt).

Alex menerangkan, yang menjadi persoalan adalah pembayaran comitment fee telah dibayarkan untuk tiga musim balapan. Sedangkan, masa jabatan Anies akan diganti beberapa bulan lagi.

Baca juga: Anies Akan Dimintai Keterangan KPK Terkait Perencanaan hingga Keuntungan Formula E

 

Oleh sebab itu, menurut Alex, bisa saja penjabat gubernur DKI Jakarta memandang Formula E tidak bisa dilaksanakan karena berdasarkan perhitungan ekonomi tidak menguntungkan.

"Bagaiman pertanggung jawabannya? Padahal commitment fee itu enggak bisa ditarik, nah hal yang seperti itu lah kita minta ke ahli dan kita klarifikasi kepada yang bersangkutan, ujar Alex.

Sebelumnya, Anies mengaku telah menerima panggilan KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E pada Rabu (7/9/2022) pagi.

Ia mengaku akan membantu KPK membuat persoalan Formula E menjadi terang.

"Insya Allah saya akan datang dan akan membantu untuk bisa membuat semuanya menjadi lebih jelas. Hanya memberi keterangan, gitu aja, terkait Formula E," kata Anies, Senin (5/9/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com