Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Isu Disharmoni Andika-Dudung, Legislator Diminta Tak Politisasi TNI

Kompas.com - 06/09/2022, 20:46 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Centra Initiative Al Araf mengingatkan legislator tak mempolitisasi TNI agar tak memicu terjadinya ruang konflik di internal institusi.

Hal itu disampaikan Al Araf berkaitan dengan kabar tidak harmonisnya hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang disinggung anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P Effendi Simbolon.

“Sudah semestinya pemimpin sipil menerapkan pola kontrol sipil obyektif atau democratic civilian control sehingga dapat meredam ruang politisasi di dalam tubuh TNI,” kata Al Araf melalui pesan singkat, Selasa (6/9/2022).

Al Araf menilai, politisasi terhadap TNI, termasuk Polri, juga akan berdampak negatif terhadap pembangunan profesionalsme institusi.

Baca juga: Effendi Simbolon: Sudah Rahasia Umum, di Mana Ada Jenderal Andika, Tidak Ada KSAD Dudung

Hal ini, lanjutnya, dapat mengakibatkan lahirnya konflik internal di dalam tubuh TNI, seperti yang terjadi antara Andika dan Dudung.

Selain itu, Al Araf menyebut bahwa selama ini pola kontrol dari pemimpin sipil terhadap militer lebih banyak menerapkan pola subyektif.

Menurutnya, pola ini pula yang menjadi awal persoalan masalah konflik di dalam tubuh TNI.

“Pola kontrol sipil subyektif itu cenderung mengarah pada dimensi politisasi pemimpin sipil terhadap TNI dan Polri yang mengakibatkan terjadinya konflik internal seperti terjadi dalam kasus Panglima TNI dan KSAD,” ujarnya.

Baca juga: Ojo Dibanding-Bandingke Jenderal Andika dengan Jenderal Dudung

Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyebut friksi antar matra maupun antar faksi selalu berpeluang hadir di lembaga militer negara mana pun, termasuk Indonesia.

Hal ini tak lepas karena seorang prajurit dicetak untuk bermental petarung, memiliki semangat kompetisi, dan menjadi pemenang.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa munculnya friksi di elite militer harus tahu batasannya.

“Jangan sampai itu berkembang menjadi pemicu instabilitas politik dan keamanan,” ujar Fahmi.

Baca juga: Senyum Andika Perkasa saat Ditanya Masuk Bursa Capres Versi Nasdem...

Sebelumnya, Effendi Simbolon menyinggung hubungan tidak harmonis antara Andika dan Dudung saat rapat di Komisi I DPR RI, Senin (5/9/2022).

Bahkan, Effendi Simbolon menyebut bahwa kabar tidak harominisnya hubungan kedua jenderal tersebut sudah menjadi rahasia umum.

"Ini semua menjadi rahasia umum, Pak. Rahasia umum, Jenderal Andika. Di mana ada Jenderal Andika, tidak ada KSAD. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada KSAD di situ," ujar Effendi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com