Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, Polri Urutan Ke-11

Kompas.com - 01/09/2022, 09:40 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan TNI di urutan pertama sebagai lembaga yang paling dipercaya publik.

Sebanyak 26 persen responden sangat percaya dengan TNI, 67 persen cukup percaya, 6 persen kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, serta 1 persen tidak tahu dan tidak jawab (TT/TJ).

Posisi kedua ditempati lembaga presiden. Sebanyak 18 persen responden sangat percaya, 71 persen cukup percaya, 9 persen kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 1 persen TT/TJ.

“Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga secara umum, TNI dan presiden masih menduduki puncak, masih nomor satu dan nomor dua,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat merilis "Survei Nasional Penilaian Publik atas Masalah Hukum Terkini dan Kinerja Lembaga Penegak Hukum", Rabu (31/8/2022).

Baca juga: Mahfud MD Sebut Kasus Penembakan Brigadir J Jadi Pertaruhan Kredibilitas Polri dan Pemerintah

Urutan ketiga diduduki Mahkamah Agung. Sebanyak 9 persen responden sangat percaya, 71 persen cukup percaya, 13 persen kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 5 persen TT/TJ.

Lalu, ada Komisi Pemilihan Umum. Sebanyak 8 persen sangat percaya, 71 persen cukup percaya, 15 persen kurang percaya, 2 persen tidak percaya sama sekali, dan 4 persen TT/TJ.

Kelima, Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak 8 persen responden sangat percaya, 71 persen cukup percaya, 14 persen kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 6 persen TT/TJ.

Keenam, pengadilan. Sebanyak 11 persen sangat percaya, 65 persen cukup percaya, 19 persen kurang percaya, 2 persen tidak percaya sama sekali, dan 4 persen TT/TJ.

Ketujuh, Kejaksaan Agung. Sebanyak 10 persen sangat percaya, 65 persen cukup percaya, 18 persen kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 6 persen TT/TJ.

Kedelapan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebanyak 9 persen sangat percaya, 64 persen cukup percaya, 21 persen kurang percaya, 3 persen tidak percaya sama sekali, dan 3 persen TT/TJ.

Kesembilan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebanyak 6 persen sangat percaya, 67 persen cukup percaya, 20 persen kurang percaya, 3 persen tidak percaya sama sekali, dan 4 persen TT/TJ.

Baca juga: Survei Indikator: Publik Percaya Brigadir J Pernah Dapat Ancaman Pembunuhan

Ke-10, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebanyak 6 persen sangat percaya, 64 persen cukup percaya, 23 kurang percaya, 3 persen tidak percaya sama sekali, dan 4 persen TT/TJ.

Urutan ke-11 ditempati Polri. Sebanyak 10 persen sangat percaya, 60 persen cukup percaya, 25 persen kurang percaya, 4 persen tidak percaya sama sekali, dan 1 persen TT/TJ.

Posisi ke-12 ditempati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebanyak 6 persen sangat percaya, 58 persen cukup percaya, 28 persen kurang percaya, 5 persen tidak percaya sama sekali, dan 3 persen TT/TJ.

Terakhir, partai politik. Sebanyak 5 persen sangat percaya, 56 persen cukup percaya, 29 persen kurang percaya, 6 persen tidak percaya sama sekali, dan 4 persen TT/TJ.

Adapun survei ini melibatkan 1.220 responden melalui wawancara tatap muka pada 13-21 Agustus 2022.

Margin of error lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Nasional
Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com