Arahan Jokowi soal Kenaikan Harga BBM: Hati-hati, Jangan Sampai Turunkan Daya Beli...

Kompas.com - 24/08/2022, 07:42 WIB

Dian Erika Nugraheny,

Sabrina Asril

Tim Redaksi

Dian Erika Nugraheny

Penulis

Sabrina Asril

Editor

Lihat Foto

Bahan Bakar Minyak bersubsidi Pertalite di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Depok, Jawa Barat kosong, Rabu (3/8/2022). Kuota BBM subsidi akan habis pada akhir tahun ini. Konsumsi BBM jenis Pertalite tahun ini diproyeksikan bakal mencapai 28 juta Kiloliter. Sementara kuota yang sudah ditetapkan pemerintah pada tahun ini hanya 23,05 juta Kiloliter, sehingga diprediksi hanya bertahan sampai September 2022.(KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan usai menyerahkan sertifikat tanah untuk 3.000 warga di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, pada Senin (22/8/2022).

Tiga pilihan pemerintah

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memberikan penjelasan terkait kebijakan BBM subsidi yakni Pertalite dan Solar.

Dia menyebutkan ada tiga pilihan terkait penanganan BBM subsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah.

Menurut Sri Mulyani, ketiganya bukan pilihan yang mudah.

Bendahara Negara itu menjelaskan, pilihan pertama yaitu menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi sehingga semakin membebani APBN.

Pilihan kedua yakni mengendalikan volume Pertalite dan Solar, serta pilihan ketiga yakni dengan menaikkan harga BBM subsidi.

"Semua kombinasi di antara ketiga ini, tiga-tiganya sama sekali enggak enak," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa.

Ia menjelaskan tanpa kenaikan harga Pertalite dan Solar maka negara harus kembali "nombok" sebesar Rp 198 triliun untuk anggaran subsidi dan kompensasi energi.

Saat ini anggaran subsidi dan kompensasi energi 2022 masih dipatok sebesar Rp 502,4 triliun.

Angka itu sudah membengkak 229 persen atau sebesar Rp 349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp 152,1 triliun.

"APBN jelas sekali akan sangat berat karena subsidi BBM itu sudah naik tiga kali lipat, ternyata masih kurang lagi," kata dia.

Potensi inflasi naik hingga PHK

Di sisi lain, Partai Buruh bersama elemen serikat buruh, serikat petani, dan organisasi sipil yang lain menolak keras rencana kenaikan harga BBM subsidi termasuk elpiji 3 kilogram.

Menurut Ketua Partai Buruh Said Iqbal, ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan BBM.

Pertama, kenaikan BBM akan meningkatkan inflansi secara tajam. Bahkan dia memprediksi, inflansi bisa tembus pada angka 6,5 persen.

Hal itu menurutnya akan berdiampak kepada daya beli rakyat kecil semakin terpuruk.