Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Acara Kick Off Sosialisasi RKUHP Diwarnai Aksi Protes

Kompas.com - 23/08/2022, 19:22 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP (RKUHP) menyampaikan protes dalam acara kick off sosialisasi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di salah satu hotel di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Peristiwa itu terjadi saat Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Edy memaparkan materi sosialisasi terkait substansi RKUHP.

Tiba-tiba, seorang anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Citra Referendum dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Adam Putra Firdaus maju ke depan panggung.

Baca juga: Mahfud MD: RKUHP Relatif Siap Diundangkan

Mereka kemudian menyampaikan kritik seputar substansi dan teknis pembahasan RKUHP yang dinilai tidak membuka ruang partisipasi untuk masyarakat.

"Sosialisasi bukan partisipasi. Pak, sosialisasi bukan partisipasi, Pak!,” teriak Citra di dekat panggung sembari mengangkat pamflet berisi kalimat protes, Selasa (23/8/2022).

Meski demikian, Edward tak menghiraukan mereka dan terus melanjutkan pemaparannya.

Sementara itu, Citra dan Adam didatangi sejumlah petugas keamanan dan panitia. Mereka lalu diminta ke luar.

Di luar, perdebatan terus terjadi. Adam protes dan menilai forum tersebut hanya bersifat satu arah.

Baca juga: Soal RKUHP, Mahfud: Hukum Kolonial Harus Diganti Hukum Nasional

 

Menurutnya, masyarakat hanya diundang dalam acara tersebut untuk mendengarkan pemerintah, alih-alih masukan mereka mengenai RKUHP didengarkan.

Ia mengkritik pemerintah tetap memasukkan beberapa pasal yang dinilai bermasalah. Salah satunya adalah pasal penghinaan presiden yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) namun dihidupkan kembali melalui RKUHP.

"Padahal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya pemerintah yang mendengarkan. Tadi presentasi Prof Edy (panggilan Edward) saya rasa dikatai naif, kita dikatai tidak paham," protes Adam.

Sementara itu, Citra menilai, sosialisasi RKUHP ini bersifat elitis. Pemerintah hanya mengundang orang-orang elite dan sejumlah organisasi di tempat yang mewah. Padahal, RKUHP tersebut nantinya akan berdampak kepada orang-orang biasa.

“Ini forum yang elite, semua yang diundang adalah kelompok organisasi atau masyarakat elite dan tidak ada warga masyarakat miskin tertindas yang diundang dalam forum ini,” protes Citra.

Baca juga: ICJR Temukan 73 Pasal RKUHP Bermasalah, Pimpinan Komisi III: Setelah Reses, Kami Bahas

Di sela-sela perdebatan tersebut, salah seorang dari pihak panitia meminta mereka kembali masuk.

Akan tetapi, Adam, Citra, dan sejumlah aktivis lainnya memutuskan keluar. Adapun mereka memang diundang dalam acara ini.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com