Sambo, Kode Etik dan Rasa Etika Publik

Hal berbeda jika peristiwa pembunuhan dilakukan oleh rakyat biasa, tanpa mengecilkan arti rakyat biasa sebagai manusia. Polisi adalah bagian dari kekuasaan politik.

Membenarkan tidak diungkapkannya di publik atas motif pembunuhan Joshua dengan alasan masalah pribadi yang sensitif adalah cara berpikir yang bisa berbahaya. Ada akuntabilitas penyelenggaraan negara yang dikorbankan.

Ada kemungkinan akan ditiru oleh aparatur-aparatur negara yang lain (tidak mesti polisi) ketika melakukan kejahatan.

Bisa dijadikan dalih untuk menutupi motif yang sebenarnya, yang mungkin saja berkaitan dengan kejahatan lebih besar menyangkut ekonomi-politik, korupsi, kejahatan kemanusiaan (HAM) dll, yang dilakukan oleh alat-alat negara dan pemegang kekuasaan politik.

Rasa ingin tahu banyak orang tentang motif perbuatan Sambo tidak semata karena rasa ingin tahu masalah pribadi Sambo. Banyak orang menyadari peristiwa Sambo-Joshua ini terjadi pada aparat negara.

Di satu sisi, masyarakat berhak khawatir nasib mereka sendiri jika banyak aparat negara bisa berbuat seperti Sambo.

Di sisi lain, masyarakat berhak mengontrol negara dan segala perangkatnya, termasuk lembaga kepolisian. Ini adalah bagian dari perasaan moral masyarakat.

Revolusi Perancis di abad 18 yang memenggal kepala Raja Louis XVI bukan didorong oleh aspek legal, melainkan didorong oleh perasaan moral rakyat Perancis.

Reformasi 1998 yang melengserkan Soeharto tidak didorong oleh aspek legal, melainkan didorong oleh perasaan moral rakyat Indonesia. Jangan meremehkan perasaan moral publik.

Saat ini, salah satu hasil perkembangan teknologi yang sangat ditakuti adalah autonomous weapons. Mesin pembunuh yang bekerja dengan AI (Kecerdasan Buatan).

Jikapun tidak bisa dihentikan, maka perlu diupayakan menjadikan autonomous weapons semakin mendekati sentient and conscious being, agar bisa melakukan keputusan moral (ukuran manusia) yang tepat sesuai konteks.

Mungkin kode etik profesi di dunia kepolisian dan militer juga akan menyusulnya, semisal pandangan terhadap hierarkhi komando, termasuk aturan perintah jabatan. Berkaitan dengan soal kebebasan dan tanggung jawab.

Agar setiap anggota polisi atau militer bisa membuat keputusan moral sesuai konteks. Karena bagaimanapun juga, mereka adalah manusia, bukan mesin sebagaimana autonomous weapons.