Wacana Alihkan Penumpukan Perwira TNI ke Kementerian Bukan Solusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai usulan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bukan solusi tepat untuk mengatasi fenomena banyaknya perwira dengan pangkat tertentu di TNI yang menganggur (non job).

Menurut Anton, persoalam perwira dengan pangkat tertentu yang menumpuk dan tanpa jabatan di TNI adalah fenomena yang harus dibenahi.

Kendati demikian, jika jalan keluar yang diusulkan adalah melakukan revisi UU TNI supaya mengalihkan prajurit aktif yang tanpa jabatan untuk menduduki posisi di kementerian/lembaga justru bisa menuai persoalan baru.

"Memperluas ruang jabatan militer pada pos sipil hanyalah akan menciptakan masalah baru," kata Anton dalam pernyataan yang diterima Kompas.com, Selasa (9/8/2022).

Menurut Anton, jika usulan itu ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal berdampak luas.

Baca juga: Luhut Usul Perwira Aktif TNI Bisa Menjabat di Kementerian/Lembaga

Selain tudingan tentang dugaan kembalinya dwifungsi militer seperti di masa Orde Baru, hal itu juga dinilai bisa mengganggu jejang karier aparatur sipil negara (ASN).

"Tidak hanya mengganggu pola karir ASN sipil tetapi juga berpotensi untuk menimbulkan kecemburuan di internal institusi militer," ucap Anton.

Menurut Anton, untuk mengatasi persoalan menumpuknya perwira dengan pangkat tertentu di tubuh TNI bisa dilakukan dengan memperbaiki program pemisahan dan penyaluran (sahlur), dalam tata kelola karir prajurit menjadi sebuah kebutuhan mendesak.

Anton menyarankan Kementerian Pertahan bersama Mabes TNI dan tiga matra lainnya (TNI AD, TNI AL, TNI AU) sebaiknya membahas secara serius dan komprehensif penataan program sahlur.

Sebab menurut Anton jika fenomena banyak perwira TNI yang tidak mendapat jabatan, maka akan membebani tata kelola militer.

Baca juga: Luhut Ingin Revisi UU TNI agar Perwira Aktif Jabat di Kementerian, YLBHI: Gejala Rezim Orba Kembali

"Sudah semestinya fenomena prajurit non job tidak lagi diatasi dengan penambahan ruang jabatan baru. Sebab, langkah ini hanya akan membuat birokrasi militer menjadi gemuk dan karir militer tidak jelas," kata Anton.

"Konsekuensinya tentu saja adalah peningkatan beban anggaran institusi, yang semestinya bisa dialokasikan untuk penambahan kesejahteraan prajurit atau alutsista baru," sambung Anton.

Usulan revisi UU TNI itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Luhut, ada syarat yang harus diterapkan supaya prajurit aktif TNI bisa menempati posisi di kementerian/lembaga.

"Undang-undang TNI itu sebenarnya ada satu hal yang perlu sejak saya Menko Polhukam, bahwa TNI ditugaskan di kementerian/lembaga atas permintaan dari institusi tersebut atas persetujuan Presiden," kata Luhut dalam acara Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD, Jumat (5/8/2022) lalu.

Baca juga: Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI