Kompas.com - 08/08/2022, 20:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Hanura menargetkan untuk dapat lolos ke Parlemen RI dalam Pemilu 2024.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau Oso menyebut strateginya adalah menampilkan calon legislatif (caleg) dari daerah.

“Target kita sederhana, masuk dulu ke Parlemen. Itu target mau berapa pun, calon-calon Parlemen itu kita tentukan dari daerah,” tutur Oso ditemui wartawan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2022).

Oso merasa langkah itu dapat menarik ceruk pemilih karena keinginan untuk mengusung figur di daerahnya masing-masing cukup kuat.

Baca juga: Diiringi Pawai Kebudayaan Betawi, Partai Hanura Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

“Jadi mari kita kembali mengajak orang-orang daerah tanpa rasa ragu dan setiap daerah menginginkan orang daerahnya tampil,” paparnya.

“Maka daerah menjadi sangat penting, (figur) daerah-daerah sangat cerdas, mereka masuk di partai mana mereka (akan) terpilih,” sebut dia.

Oso pun mendorong agar kinerja Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura bekerja lebih keras.

Ia merasa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura tak bisa bekerja optimal tanpa bantuan kader di masing-masing daerah.

“Jadi jangan intevensi DPD sehingga tak bisa mengeluarkan aspirasi dalam memenangkan di daerah,” imbuhnya.

Diketahui Partai Hanura menjadi partai ke-16 yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU RI.

Baca juga: Amankan Proses Pendaftaran Partai Hanura hingga Gerindra, 298 Polisi Gabungan Disiagakan di Gedung KPU RI

Nantinya jika berkas dinyatakan lengkap maka proses penentuan peserta Pemilu 2024 berlanjut ke tahap verifikasi faktual.

Namun, jika KPU menyatakan berkas pendaftaran tidak lengkap, maka parpol tersebut bakal diberi waktu melengkapi hingga 14 Agustus 2022.

Adapun dalam Pemilu 2019, Partai Hanura berada di urutan 12 dengan meraih 2,1 juta suara atau sebesar 1,54 persen dari suara sah nasional.

Hasil itu menyebabkan Partai Hanura tak dapat mengirimkan kadernya melanggeng ke DPR RI karena ambang batas parlemen atau parlementiary threshold mensyaratkan, parpol yang dapat menduduki kursi Parlemen harus memiliki 4 persen suara sah nasional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TGIPF Akan Temui Semua Pihak Terkait Tragedi Kanjuruhan

TGIPF Akan Temui Semua Pihak Terkait Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Wapres Akan Dorong Kerja Sama Tanggulangi Perubahan Iklim di KTT COP27

Wapres Akan Dorong Kerja Sama Tanggulangi Perubahan Iklim di KTT COP27

Nasional
Perintah Jokowi Evaluasi Total Tragedi Kanjuruhan agar Peristiwa yang Sama Tak Terulang

Perintah Jokowi Evaluasi Total Tragedi Kanjuruhan agar Peristiwa yang Sama Tak Terulang

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Buka Konferensi Ekonomi Kreatif di Bali

Jokowi Dijadwalkan Buka Konferensi Ekonomi Kreatif di Bali

Nasional
Jokowi Resmi Teken Keppres TGIPF Peristiwa Kanjuruhan, Ini Susunan Anggotanya

Jokowi Resmi Teken Keppres TGIPF Peristiwa Kanjuruhan, Ini Susunan Anggotanya

Nasional
5 Perkembangan Terbaru Tragedi Kanjuruhan: 'Barangnya Kelihatan Semua' hingga Potensi Pelanggaran HAM Berat

5 Perkembangan Terbaru Tragedi Kanjuruhan: "Barangnya Kelihatan Semua" hingga Potensi Pelanggaran HAM Berat

Nasional
TGIPF Diminta Sentuh Tanggung Jawab Negara dan Perbaikan Sistem Sepakbola dalam Tragedi Kanjuruhan

TGIPF Diminta Sentuh Tanggung Jawab Negara dan Perbaikan Sistem Sepakbola dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
PBHI: Tragedi Kanjuruhan Berpotensi Pelanggaran HAM Berat

PBHI: Tragedi Kanjuruhan Berpotensi Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Sentilan Elite PDI-P ke Ganjar: Dulu Dibilang Kemajon, Kini Disinggung 'Siap Tidur'

Sentilan Elite PDI-P ke Ganjar: Dulu Dibilang Kemajon, Kini Disinggung "Siap Tidur"

Nasional
4 Instruksi Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan: Audit Stadion hingga Evaluasi Manajemen Pertandingan

4 Instruksi Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan: Audit Stadion hingga Evaluasi Manajemen Pertandingan

Nasional
Kedekatan Mega-Prabowo dan Kemungkinan Kerja Sama PDI-P-Gerindra

Kedekatan Mega-Prabowo dan Kemungkinan Kerja Sama PDI-P-Gerindra

Nasional
Pelimpahan Tahap II Selesai, Berapa Lama Ferdy Sambo cs Ditahan Menanti Sidang?

Pelimpahan Tahap II Selesai, Berapa Lama Ferdy Sambo cs Ditahan Menanti Sidang?

Nasional
Drama Pelimpahan Sambo ke Kejagung, Diperlakukan Seolah Masih Jenderal...

Drama Pelimpahan Sambo ke Kejagung, Diperlakukan Seolah Masih Jenderal...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Awak Media Dihalangi Brimob saat Liput Pelimpahan Sambo | Anggota Provos Payungi Sambo

[POPULER NASIONAL] Awak Media Dihalangi Brimob saat Liput Pelimpahan Sambo | Anggota Provos Payungi Sambo

Nasional
Upaya Pemerintah Meniti Langkah Reformasi Hukum Usai Hakim Agung Sudrajad Tersangka

Upaya Pemerintah Meniti Langkah Reformasi Hukum Usai Hakim Agung Sudrajad Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.