Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Citra KPK Disebut Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Jubir: Keberhasilan Tak Cuma Diukur dari Tangkap Koruptor

Kompas.com - 08/08/2022, 20:10 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, keberhasilan memberantas korupsi tidak hanya dilihat dari jumlah koruptor yang ditangkap.

Hal ini disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menyebut citra KPK berada di titik paling rendah dalam lima tahun terakhir.

Menurut Ali, keberhasilan pemberantasan korupsi juga dilihat dari sikap masyarakat terhadap perilaku korupsi.

“Oleh karenanya, KPK penting menguatkan pemberantasan korupsi tidak hanya melalui strategi represif, tapi juga strategi preventif dan edukatif,” kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Senin (8/8/2022).

Baca juga: KPK Duga Uang untuk Suap Wali Kota Ambon dari PT Midi Utama Indonesia

Ali mengatakan, salah satu hasil survei tersebut menyebut bahwa mayoritas masyarakat masih berharap kinerja KPK bisa membaik ke depan.

Menurut Ali, hal ini merupakan bentuk dukungan publik kepada KPK dalam meningkatkan pemberantasan korupsi.

Selain itu, menurut Ali, persepsi publik atas pemberantasan korupsi itu selaras dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

“IPAK yang baru dirilis oleh BPS pekan lalu, yang menunjukkan tren peningkatan positif,” kata Ali.

Adapun IPAK mengukur perilaku korupsi yang dialami atau dirasakan masyarakat. Survei tersebut melihat pengalaman dan persepsi responden.

Berdasarkan survei BPS, kata Ali, skor IPAK tahun 2022 meningkat 0,05 poin menjadi 3,93. Pada 2021, skor IPAK berada di angka 3,88.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir

Ali mengatakan, IPAK menggunakan skala indeks 0 hingga 5.

Skor 0-1,25 menunjukkan responden sangat permisif terhadap korupsi.

Sementara itu, skor di atas 3,76 hingga 5,00 menunjukkan responden sangat anti terhadap korupsi.

“Maka, skor IPAK 2022 dikategorikan sangat antikorupsi,” ujar Ali.

Hasil survei litbang Kompas

Jajak pendapat Libang Kompas memperlihatkan bahwa citra komisi antirasuah berada di titik paling rendah dalam lima tahun terakhir.

Peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan pada periode 19-21 Juli kemarin, citra KPK menunjukkan tren menurun.

Survei tersebut dilakukan di 34 provinsi melalui sambungan telepon dengan jumlah responden 502 orang.

"Citra KPK terekam berada di angka 57 persen, paling rendah dalam lima tahun terakhir," kata Rangga sebagaimana dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (8/8/2022).

Angka ini turun cukup jauh jika dibanding hasil Survei pada Januari 2015. Saat itu tercatat citra KPK berada di angka 88,5 persen.

Baca juga: KPK Ungkap Kode “Apelnya Kroak” dalam Kasus Restitusi Pajak Tol Solo-Kertosono

Citra itu menurun menjadi 68,8 persen pada Oktober tahun yang sama.

Pada April 2017, citra KPK naik menjadi 84,8 persen dan 87,3 persen pada Oktober 2017.

Pada Pada Agustus 2020 citra KPK kembali turun ke angka 65,8 persen dan meningkat pada Agustus 2020 di angka 76,9 persen pada April 2021.

Citra KPK kembali merosot pada Oktober 2021 dan naik pada Januari 2022 di angka 76,9 persen.

citra lembaga ini cenderung menurun, terutama setelah Undang-Undang KPK direvisi pada September 2019," kata Rangga.

Meski demikian, kata Rangga, publik masih berharap KPK era kepemimpinan Firli Bahuri masih bisa membaik hingga akhir masa jabatannya di tahun 2023.

Harapan ini, menurut survei tersebut, tumbuh karena dua hal, yakni operasi tangkap tangan (OTT). Operasi ini masih dinilai efektif menangkap koruptor.

Sementara, faktor kedua adalah publik menilai anggota KPK masih bisa dipercaya.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan 59 persen responden meyakini kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri bisa membaik hingga akhir masa jabatannya pada 2023 nanti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com