Kompas.com - 07/08/2022, 20:22 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J turut menyeret Brigjen Hendra Kurniawan, bawahan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo.

Hendra menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Propam Polri sejak 16 November 2020 dan kini menjadi perwira tinggi (Pati) Pelayanan Markas (Yanma) Polri per 4 Agustus.

Baca juga: Sebulan Usai Brigadir J Tewas: Bharada E Tersangka, Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan Dicopot

Namanya menjadi sorotan karena diduga mengintimidasi dan melarang keluarga membuka peti jenazah Brigadir J.

Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamaruddin Simanjuntak menceritakan sikap Hendra saat mendatangi rumah duka.

Hendra disebut memasuki rumah tanpa izin dan langsung menutup pintu.

Ia juga menekan dan melarang pihak keluarga memegang handphone, merekam, dan mengambil gambar terhadap jenazah Brigadir J.

“Datang ke kami sebagai Karo Paminal di Jambi dan terkesan intimidasi keluarga almarhum dan memojokkan keluarga sampai memerintah untuk tidak boleh memfoto,” kata Kamaruddin kepada awak media 19 Juli.

Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Johnson Panjaitan menyebut, Hendra yang mengirim jenazah Brigadir Yosua ke keluarga. Selain itu, ia juga diduga meminta keluarga tidak membuka peti mayatnya.

“Karena dia yang melakukan pengiriman mayat dan melakukan tekanan kepada keluarga untuk pelarangan membuka peti mayat,” tutur Johnson.

Baca juga: Dimutasi ke Yanma, Ini Profil Karo Paminal Propam Brigjen Hendra Kurniawan

Karena alasan itu kuasa hukum keluarga Brigadir J meminta Mabes Polri mencopot Hendra.

Dalam rekaman video momen kedatangan peti jenazah Brigadir J yang diunggah Kompas TV, tampak pihak keluarga begitu terpukul.

Dengan suara parau, ayah Brigadir J Samuel Hutabarat meminta kepada sejumlah anggota Divisi Propam Polri agar peti jenazah anaknya dapat dibuka.

“Tolong peti jenazah ini dibuka. Sebelum kami tengok anak kami, kami belum bisa menerima,” kata Samuel sebagaimana terekam dalam video itu.

Baca juga: Profil Brigjen Hendra Kurniawan, Karo Paminal yang Dinonaktifkan karena Kasus Kematian Brigadir J

“Entah apa di dalamnya saya enggak tahu, entah apa apa di dalamnya. Istilahnya mohon maaf, saya beli kucing dalam karung,” sambung Samuel.

Dicopot dari Karo Paminal

Beberapa waktu setelah pengacara keluarga Brigadir J mengadu ke Bareskrim, Kapolri Jenderal Listyo sigit Prabowo memutuskan menonaktifkan Hendra dari jabatannya pada 20 Juli.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, upaya tersebut merupakan wujud profesionalisme Kapolri menangani kasus kematian Brigadir J.

“Komitmen Bapak Kapolri, tim harus bekerja secara profesional maksimal dengan proses pembuktian secara ilmiah,” ujar Dedi di Mabes Polri, Rabu (20/7/2022).

Baca juga: Komitmen Kapolri di Kasus Tewasnya Brigadir J: Kadiv Propam, Karo Paminal, dan Kapolres Jaksel Dinonaktifkan

Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada 4 Agustus, Sigit akhirnya mencopot Hendra dari jabatannya.

Jenderal bintang satu itu kemudian dimutasi sebagai perwira tinggi Pelayanan Markas (Yanma) Polri.

Selain Hendra, Listyo juga mencopot dua jenderal lainnya.

Mereka adalah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dan Karo Provos Divisi Propam Polri Brigjen Benny Ali sebagai pati Yanma Polri.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Telegram (ST) bernomor ST: 1628/VIII/KEP/2022 tanggal 4 Agustus 2022.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Deklarasikan Dukungan ke Ganjar Setelah Pengumuman Pencapresan Anies, PSI: Kebetulan Saja

Deklarasikan Dukungan ke Ganjar Setelah Pengumuman Pencapresan Anies, PSI: Kebetulan Saja

Nasional
Dua Kader Mundur Setelah Nasdem Deklarasi Anies Capres, Waketum: Ini Seleksi Alam

Dua Kader Mundur Setelah Nasdem Deklarasi Anies Capres, Waketum: Ini Seleksi Alam

Nasional
PPP: Kami Ajak Demokrat Gabung KIB, Katanya Akan Diskusi Serius kalau Tawarannya Menarik

PPP: Kami Ajak Demokrat Gabung KIB, Katanya Akan Diskusi Serius kalau Tawarannya Menarik

Nasional
Gelar Rapat Paripurna, DPR Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Gelar Rapat Paripurna, DPR Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Nasional
Anies dan Ganjar Dideklarasikan Jadi Capres, Pengamat Yakin Ada 3 Poros pada Pilpres 2024

Anies dan Ganjar Dideklarasikan Jadi Capres, Pengamat Yakin Ada 3 Poros pada Pilpres 2024

Nasional
10.000 Petani dan Buruh Tani Tembakau di NTB Diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan

10.000 Petani dan Buruh Tani Tembakau di NTB Diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
29 Aktivis, Pakar Hukum, dan Tokoh Publik Temui Mahfud MD, Ada Apa?

29 Aktivis, Pakar Hukum, dan Tokoh Publik Temui Mahfud MD, Ada Apa?

Nasional
Hakim Aswanto Dicopot DPR, Jokowi Didesak Tak Teken Keppres

Hakim Aswanto Dicopot DPR, Jokowi Didesak Tak Teken Keppres

Nasional
Kasus Hakim Agung, Mahfud Sebut Pailit Modus Baru Korupsi

Kasus Hakim Agung, Mahfud Sebut Pailit Modus Baru Korupsi

Nasional
Deklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres, PSI Tegaskan Tak Akan Dukung Anies Baswedan

Deklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres, PSI Tegaskan Tak Akan Dukung Anies Baswedan

Nasional
Siapkan Strategi untuk di Pengadilan, Pengacara Bharada E: Pastinya Nanti Ada Kejutan

Siapkan Strategi untuk di Pengadilan, Pengacara Bharada E: Pastinya Nanti Ada Kejutan

Nasional
DPR Dinilai Arogan Copot Hakim MK Sepihak, Didesak Batalkan Keputusan

DPR Dinilai Arogan Copot Hakim MK Sepihak, Didesak Batalkan Keputusan

Nasional
Ketua Komisi III Nilai Kemungkinan Dicopot atau Tidak Kapolda Jatim Bergantung dari Hasil Investigasi

Ketua Komisi III Nilai Kemungkinan Dicopot atau Tidak Kapolda Jatim Bergantung dari Hasil Investigasi

Nasional
DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati Jadi Hakim Agung

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati Jadi Hakim Agung

Nasional
Saat KPK Masih Memanjangkan Sabar Meladeni Lukas Enembe...

Saat KPK Masih Memanjangkan Sabar Meladeni Lukas Enembe...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.