Risma mengeklaim, pihaknya sudah mendapat titik terang terkait kasus ini. Namun, belum bisa dipublikasikan karena masih ada sejumlah data yang harus dilengkapi.
"Kami belum berani menginformasikan kejadian yang terjadi di Depok itu seperti apa," ujarnya.
Terkait ini, Inspektur Jenderal Kementerian Sosial Dadang Iskandar mengatakan, timbunan bansos yang ditemukan di Depok tersebut belum tentu milik Kemensos.
Kemungkinan itu dia dapat setelah melakukan verifikasi lapangan dan mencocokan data terhadap program bantuan yang diluncurkan Kemensos.
"Langkah yang dilakukan Kemensos dalam melakukan penyaluran bansos ini khususnya Bansos Presiden untuk wilayah Jabodetabek ini masih belum meyakini (temuan ini) punyanya Kemensos," kata Dadang dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).
Baca juga: Mensos Risma Sebut Bansos yang Dikubur di Depok Rusak karena Kehujanan, JNE Tanggung Jawab Ganti
Dadang mengungkapkan, saat verifikasi lapangan, pihaknya menemukan sejumlah bahan pokok yang dikubur mulai dari beras hingga telur.
Setelah dicocokkan, ternyata, beras tersebut tidak cocok dengan bansos yang pernah dikirimkan Kemensos karena tak ada label "Bantuan Presiden melalui Kemensos" yang tertera di karung beras.
Selain itu, Kemensos juga melakukan verifikasi ke Bulog sebagai pemenang tender proyek bansos tersebut.
Pihak Bulog menyebutkan, bantuan yang mereka salurkan bukan hanya dari Kemensos, tetapi juga dari pemerintah daerah setempat.
Menurut Dadang, pihaknya juga tidak menyalurkan bahan pokok selain beras. Sementara, sembako yang dikubur di Depok terdiri dari beras, minyak, dan telur.
"Penjelasannya dari pihak Bulog, bahwa bantuan ini bukan hanya dari Kemensos. Ada juga dari pemda pun melakukan pemberian bantuan yang sejenis ada gula, ada telur," papar Dadang.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas juga telah angkat bicara ihwal penemuan ini.
Buwas menjelaskan, awalnya, Bulog mendapat penugasan dari Presiden Joko Widodo untuk menyalurkan bantuan sosial.
Atas perintah itu, Bulog menunjuk PT DNR dan PT Pos Indonesia sebagai transporter. Artinya, Bulog tak pernah menunjuk langsung JNE untuk mengirimkan bansos presiden.
Namun demikian, kata Buwas, tak menjadi soal jika PT DNR atau PT Pos Indonesia meneken subkontrak terkait pengiriman bantuan ini.